Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILI…

Akbarul Fajri

ABSTRAK AKBARUL FAJRI, ZAHRATUL IDAMI, S.H., M.Hum. Negera Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin setiap persamaan hak dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D (1) UUD 1945, yang bunyinya “setiap warga Negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum”. Namun cita-cita keadilan dan …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIH…

Teuku Soekiarandi Tr

ABSTRAK TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN. (iv, 52) pp.,bibl (ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan adanya Pasal 159 maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG …

YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK

ABSTRAK YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67). Pp., bibl.,app. (Nursiti,S.H.,M.Hum.) Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tegas mengenai keadilan restorative justice dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan dan pemid…

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PE…

IKHLASUL AMAL ZEIN

ABSTRAK IKHLASUL AMAL ZEIN, PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA 2017 NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Kng). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,58)pp.,bibl.,app. (Mukhlis, S.H.,M.Hum.) Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segal…

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLICATIONS OF SECURITY COUNCIL REFERRAL IN REGARD…

Teuku Muktasim

The permanent International Criminal Court was a breakthrough in international criminal law after a series of ad hoc international criminal tribunals. While the Court is able to exercise jurisdiction over Non-state Parties, its jurisdiction can be extended over Non-state Parties through a referral by the Security Council. Since the Council rerferred the situations in Darfur and Libya in 2005 and 2011 respectively, the proceedings of the cases produced from those situations are pending because…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIA…

Azzahrawi

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF Azzahrawi* Prof. Dr. Husni, S.H.,M.Hum** Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.Hum*** ABSTRAK Kajian terhadap wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG NOMOR 61/ PID.B/ 2014/…

Roni Iriadi

Pada putusan nomor 61/Pid.B/2014/PN.Amr, terdakwa Rolli Mahuri Alias Loli melakukan penusukan terhadap Korban Romi Rondonuwu Werung dimana akibat dari perbuatannya terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, namun berdasarkan keterangan korban dalam persidangan luka yang dialami korban sebenarnya lebih mengarah pada unsur luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP yang justru …

“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI OLEH ANAK” (ST…

REZKI FAUZI

ABSTRAK Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Hakim pada putusannya yang terdakwa anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, apabila hal tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Putusan Hakim juga harus…

UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DIKAWASAN…

Muhammad Yusup

ABSTRAK MUHAMMAD YUSUP. UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM 2017 MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN GAYO LUES Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,60), pp.,bibl.,tabl. (M. Iqbal, S.H., M.H) Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun ke…

TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKA…

Fajarul Iman

ABSTRAK Fajarul Iman, (2016) TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H, M.Hum Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud d…


    SERVICES DESK