Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMU…

Intan Barizah

Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Untuk memperoleh hak asuh anak, maka langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang menginginkannya adalah dengan mengajukan tuntutan …

PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 406K/…

Nabila Nur Zuhra

Penetapan hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selajutnya di singkat dengan KHI) menyatakan pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 Hakim memutuskan hak asuh anak di berikan kepada pemohon dalam hal ini ialah ayah dari anak tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal…

PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT (SUATU PEN…

Muhammad Habban Farisy

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 156 huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan kemudian pada huruf d disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi anak kandung,…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ASUH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK OLEH RUMOH SEUJAHT…

AGUSMAINI

Hak anak diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, measyarakat, pemerintah, dan negara”. Namun pada kenyataannya, ada anak-anak yang tidak diasuh ole…

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISL…

TEUKU MUHAMMAD ATHAR

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, namun dalam praktiknya di pengadilan terdapat beberapa kasus hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah, hal ini menyebabkan penetapan hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada pihak tertentu secara mutlak, sehingga menimbulkan dinamika dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan hak asuh anak akibat perceraian menurut undang-un…

PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMILIHAN MAKANAN SEHAT UNTUK ANAK USIA DINI

NOER AZURA SHYLMI

Noer Azura Shylmi (2026). Pengembangan Video Edukasi untuk Memperkenalkan Pemilihan Makanan Sehat untuk Anak Usia Dini. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Syiah Kuala. Dibimbing oleh Taat Kurnita Yeniningsih, S.Pd., M.Pd. dan Gracia Mandira, S.Pd., M.Ed. Pengenalan pemilihan makanan sehat sejak usia dini merupakan upaya penting dalam membentuk kebiasaan makan yang baik serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Penelitian ini bertujuan…

PEMENUHAN HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI (SUATU PENELITIAN DI…

Inayatillah

Poligami diperbolehkan secara terbatas dan harus memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan bagi istri dan anak. Namun, meskipun prosedur administratif dan persidangan telah dilalui melalui pemeriksaan oleh Mahkamah …

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SAINS ANAK USIA DINI MELALUI METODE EKSPERIMEN DI TK …

Cut Suharnita

ABSTRAK Cut Suharnita. (2026). Mengembangkan Kemampuan Sains Anak Usia Dini melalui Metode Eksperimen di TK Bunga Pala Aceh Besar. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dra. Yuhasriati, M.Pd dan Rahmatun Nessa, S.Pd., M.Ed. Rendahnya kemampuan sains anak pada kelompok B di TK Bunga Pala Aceh Besar, di mana anak masih kesulitan dalam menyebutkan bagaimana cara menanam tanaman dan kesulitan menyebutkan perbedaan pertumbuhan tanaman yang disiram dengan yang tanpa disiram kare…

NAFKAH HADHANAH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN …

Ramadhani Melisa Dewi

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekura…

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL DAN EMOSIONAL ANAK

RAHIEL NAJMATUL JANNAH KURNIAWAN

Perceraian merupakan fenomena yang semakin meningkat di Kota Banda Aceh berdasarkan data BPS tahun 2022–2024. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius bagi anak, khususnya dalam aspek sosial dan emosional. Anak dari keluarga bercerai sering mengalami perasaan kehilangan, ketidakstabilan emosi, serta kesulitan menjalin hubungan sosial. Permasalahan ini diperparah dengan minimnya peran orang tua dalam menjalankan fungsi bimbingan dan kasih sayang setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan u…


    SERVICES DESK