IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN…
M. ILHAM SAFANA
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia…
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH) Oleh : Shara Amelia Putri NPM : 1409200070012 Pembimbing: 1. Dr. Ridwan Ibrahim, SE., MM., Ak 2. Dr. Syukriy Abdullah, SE., M.Si., Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan belanja daerah. Penelitian dil…
ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI ACEH TAHUN 2012-2016 Oleh: Rahmah Maulana NPM: 1701203010017 Pembimbing : 1. Dr. Darwanis, S.E., M.Si., Ak., C.A. 2. Dr. Ridwan Ibrahim, M.M., Ak. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Aceh Tahun 2012-2016 dilihat dari rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Ka…
ABSTRAK Kewenangan penuntutan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, sejak terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK juga diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, maka untuk Indonesia telah memiliki dua lembaga penuntutan di bidang penanganan perkara tindak pidana korupsi, hal demikian menimbulkan ketidakpastian dalam penega…