Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK S…
LATHIFAH KAMAL
ABSTRAK Lathifah Kamal, 2017 Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi d…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JALAN TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI YAN…
Amalia Yara Bahraini
Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Namun dalam kenyataannya anak tetap mengemudi kendaraan bermotor roda dua tanpa Surat Izin Mengemudi. Tujuan penelitian in…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAN PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA (SUATU …
T. Edi Satria
ABSTRAK T. EDI SATRIA, PELAKSANAN PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54). pp. tabl. bibl (Mukhlis, S.H., M.Hum) Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tampa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6…
Ahmad Ari Sambo
ABSTRAK Ahmad Ari Sambo PENERAPAN HUKUM TERHADAP 2017 PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62)pp, bibl, tabl. Dr.Mohd Din,SH.,M.H. Minuman tuak termasuk kedalam khamar, yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, Pasal 16 Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasuk…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PREFERENSI ORANG TUA TERHADAP TAYANGAN EDUKATIF DI TELEVISI DALAM PENDAMPINGA…
Khairina
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Preferensi Orang Tua Terhadap Tayangan Edukatif di Televisi Dalam Pendampingan Anak MenontonTelevisi (Studi Terhadap Orang Tua di Gampong Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi orang tua terhadap tayangan edukatif di televisi dalam pendampingan anak menonton televisi . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification yang berasumsi bahwa pengguna me…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI …
HERNY OCTAVIANY
ABSTRAK Herny Octaviany, 2017 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 77 ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi dan apabila melanggar maka berdasarkan Pasal 281 UULLAJ dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00. Namun dalam kenyatannya masih terjadi kasus mengemudikan ken…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELI…
Syarifah Sri Lidiawati
ABSTRAK SYARIFAH SRI LIDIAWATI, PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG 2017 MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian Di Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69),. pp,. tabl,. bibl MAHFUD, S.H., LL.M. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pela…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADA…
Geubrina Raseuki
ABSTRAK Geubrina Raseuki 2017 Kewenangan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,72) pp., bibl. Rizanizarli, S.H., M.H. Penyidik berwenang menghentikan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP. Penghentian penyidikan suatu perkara pidana haruslah berdasar dan tidak boleh selain da…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TEMPAT UMUM (S…
Nellyta Afrila Sari
ABSTRAK NELLYTA AFRILA SARI, 2017 KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TEMPAT UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 53) pp. tbl., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.H. Dalam Pasal 108 KUHAP ayat 1 dikatakan, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidi…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAI…
ANZIR RIZKI
ABSTRAK Anzir Rizki, PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54)., pp., bibl (Dr. Mohd Din, S.H., M.H.) Pasal 247 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya