MANAJEMEN LAYANAN INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENG…
Amelia Shalleha
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK Kewenangan penuntutan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, sejak terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK juga diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, maka untuk Indonesia telah memiliki dua lembaga penuntutan di bidang penanganan perkara tindak pidana korupsi, hal demikian menimbulkan ketidakpastian dalam penega…
i PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH T. Fitra Yusriwan* Taqwaddin Husin** Efendi*** ABSTRAK Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI Perwakilan Aceh berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak terja…