Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TE…

T.ERU FADHILLAH

ABSTRAK T. ERU FADHILLAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 2017 NEGERI AMLAPURA NO.66/Pid.B/2014/PN.Amp TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.77) pp.bibl,app Adi Hermansyah S.H.,M.H. Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan dia…

TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Syukrizal

Berdasarkan Pasal 47 QanunNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan. Namun dalam kenyataannya tindak pidana pencabulan terhadap anak masih terjadi. Tujuan penelitian ini untuk m…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP…

SITI JUBAIDAH

Upaya damai merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat di tempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban maupun pelaku. upaya damai dalam menyelesaikan perkara pidana terdapat pada hukum pidana positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya upaya diversi yang digunakan terhadap kasus yang melibatkan anak dan upaya damai juga terdapat dalam hukum pidana islam yang…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MELANGGAR BATAS KECEPAT…

Dewi Keumalasari

ABSTRAK DEWI KEUMALASARI, 2016 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MELANGGAR BATAS KECEPATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55) pp., tabl., bibl., app (Tarmizi, S.H.,M.Hum) Pasal 287 Ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan p…

TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS PERUSAHAAN PT. SEMEN INDONESIA DAN PT. SAMA…

Nanda Arif Fadillah

ABSTRAK NANDA ARIF FADILLAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN 2016 FASILITAS PERUSAHAAN PT. SEMEN INDONESIA DAN PT. SAMANA CITRA AGUNG ( Suatu Penelitian di Kepolisian Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51) pp., tabl., bibl. M. Iqbal, S.H., M.H Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 406 Ayat (1) menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang, merusakka…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI…

Misrul Hayati

ABSTRAK Misrul Hayati, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, bahwa: Ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan”. Ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)”. Kenyataannya dibeberapa kecamatan di…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…

Lisa Novita

ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA EMPAT

Haryanda

(ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.) Tujuan penulisan sikripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat, menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, serta menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk m…

MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU KHALWAT (SUATU PENELITIAN …

Rizki Aditya A

ABSTRAK Rizki Aditya A, 2017 (MAHFUD, S.H., LL.M) Main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah Negara Indonesia. Sebab Indonesia sendiri menganut prinsip Negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun 2015 sampai di 2016 ditemukan 21 kasus tindakan main hakim sendiri, akan tetapi terhadap pelaku tersebut t…

KAJIAN NORMATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 20…

Erick Miranda

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (b) dan (c) menjelaskan bahwasanya Qanun tersebut juga berlaku bagi non muslim yang ada di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jarimah yang ada di dalam Qanun Jinayat yang dapat diberlakukan kepada masyarakat non muslim dan untuk mengetahui apakah dengan adanya hukuman cambuk yang ada di dalam Qanun Jinayat dapat tercapai tujuan pemidanaan dikaitkan dengan filosofi pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam …


    SERVICES DESK