Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TER…

Mariana

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBUKA KANTOR Mariana* Darmawan** Suhaimi*** ABSTRAK Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaika…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO…

Muharrir

MUHARRIR 2016 ABSTRAK PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA ( SUATU KAJIAN PADA UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 56) , pp., bibl., app. ( Prof. Dr. Adwani, SH., M.Hum) Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Peme…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP…

Nella Yulida Sari

ABSTRAK Nella Yulida Sari, PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR 2016 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 61) pp,. tabl,. bibl,. app. (Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 116 huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa salah satu wewenang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Ko…

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEWUJUDKAN BUSANA ISLAMI PADA PEMBUATAN VIDEOKLI…

Syafridawati

ABSTRAK PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEWUJUDKAN PEMAKAIAN BUSANA ISLAMI PADA PEMBUATAN VIDEOKLIP LAGU ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59) pp.,tabl.,bibl. (Dr. Suhaimi S.H.,M.Hum) Pasal 13 Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam menyebutkan bahwa setiap orang Islam wajib menggunakan busana Islami, Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksana…

TANGGUNG JAWAB KEPALA KAMPUNG DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ…

Hendra Kusuma

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB KEPALA KAMPUNG DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Suatu Penelitian di Kampung Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) HENDRA KUSUMA, 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi.55), pp, bibl, app (Kurniawan, S.H.,LL.M) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan meng…

PENGARUH OPINI AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN KLIEN TE…

Yuka Faradila

ABSTRACT The research examines the effect of audit opinion, financial distress, and growth of the client’s company on auditor switching among manufactures companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. Secondary data were sourced from the financial statements, published by the capital market reference center at the Indonesia Stock Exchange.The research type used in this research is hypothesis testing, by using purposive sampling method. There are 30 samples of the data that…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SELISIH LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHAD…

SUCI ANANDA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dan selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun anggaran 2017-2019 dengan menggunakan 2 mata anggaran pelayanan publik yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Penelitian ini menggunakan…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN PIDIE

Reza Montha Zeri

Jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari jumlah penduduk Indonesia, jumlah ini turun dari 34,96 juta atau 15,42 persen pada bulan maret 2008. Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten di Aceh yang penduduknya masih banyak di kategorikan miskin. Kondisi kemiskinan di wilayah di Kabupaten Pidie sifatnya kompleks seperti wilayah persisir, wilayah dataran rendah, dan wilayah pegunungan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa …

IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAA…

Cut Yulia Rizky

* ** IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH Cut Yulia Rizky Eddy Purnama Mujibussalim ABSTRAK vi * ** *** Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa dalam Pasal 17 ayat Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH …

RAHMAT QADRI NASRUN

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Dae…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK