PELAKSANAAN KEBIJAKAN ACEH CARONG DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DI …
Di dalam RPJM Gubernur Aceh Periode 2017-2012 program unggulan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah adalah program Aceh Carong periode 2017-2022. Program Aceh Carong merupakan salah satu misi dari Gubernur Irwandi yang terbungkus dalam visi Aceh Hebat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sampai ke pelosok Aceh, namun dalam implementasi program tersebut belum maksimal sebab masih terdapat kesenjangan pendidikan antara desa dengan kota, kualitas p…
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PDRB PROVINSI ACEH
Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas tentang kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh serta untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah Provinsi Aceh sebelum dan sesudah otonomi. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik penulis, pemerintah maupun masyarakat.
Penelitian ini menggunakan data skunder time seri…
DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERI…
DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Isfandika
Mohd. Din
Iman Jauhari
ABSTRAK
Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam perkara pidana selain diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. …
PERKEMBANGAN KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM PASCA PEMEKARAN WILAYAH TAHUN 2005-2012
ABSTRAK
Kata Kunci : Perkembangan, Kecamatan dan Simpang Mamplam
Penelitian ini berjudul “Perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 2005-2012” mengangkat masalah tentang bagaimana sejarah terbentuknya Kecamatan Simpang Mamplam dan bagaimana perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam pasca pemekaran wilayah tahun 2005-2012 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Simpang Mamplam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar …
KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARA…
ABSTRAK
Berhasilnya suatu Instansi Pemerintahan ialah dengan puasnya masyarakat akan adanya pelayanan yang didapat dari Instansi tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan, dan kepuasan masyarakat tentunya merupakan suatu aspek penting yang dilihat agar pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mal Pelayanan Publik adalah wadah berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik terkait b…
UPAYA TOKOH GAYO DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH LEUSER ANTARA (ALA)
USMAN KARI
2015 ABSTRAK
UPAYA TOKOH GAYO DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH LEUSER ANTARA (ALA)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 55), pp., bibl., app.
(Dr. Mohd. Din, SH., MH dan
Radhi Darmansyah, M.Sc)
Perjuangan untuk pemekaran Provinsi telah bergulir sejak tahun 1999, dipelopori oleh tokoh masyarakat yang berasal dari wilayah tengah tenggara di Jakarta. Pemekaran suatu daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemer…
BENTUK KEPEDULIAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TERHADAP MASYARAKAT KURANG MA…
ABSTRAK
Gusmayanti, Yesi. 2021. Bentuk Kepedulian Pemerintah Kabupaten Simeulue Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Simeulue Tengah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
(1) Erna Hayati, SH., M. Hum. (2) Hasbi Ali., S.Pd, M.Si.
Kata Kunci: Kepedulian, Masyarakat Kurang Mampu, Kabupaten Simeulue.
Bentuk Kepedulian Pemerintah merupakan suatu tindakan nyata Pemerintah Kabupaten Sim…
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…
ABSTRAK
Alfatih Rizkha, 2021
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl.
Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khu…
PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN…
Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan p…
