STATISTIK KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN JARIMAH KHALWATRN(SUATU PENEL…
Statistik kriminal sebagai upaya penanggulangan jarimah khalwat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh. Pasal 1 angka 23 dirumuskan khalwat adalah perbuatan yang berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa ikatan perkawinan yang mengarah kepada perbutan zina. Namun dalam penanggulangan jarimah khalwat diperlukan informasi jumlah data mengenai jumlah jarimah khalwa…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU KORBAN TINDAK PI…
Pada pasal 5 Ayat (1) huruf d dan s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan warga negara lainnya serta dapat berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Begitu pula Pasal 9 huruf g memastikan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan dengan adil dan dilindungi hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan hukum dan keadilan. Namun pada ken…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI LEMBA…
Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Aceh Tenggara lazim diselesaikan melalui Lembaga Adat Si Opat, karena dianggap lebih cepat dan menjaga hubungan sosial. Namun, mekanisme ini sering mengabaikan hak-hak korban dan tidak memberikan pembinaan yang sesuai bagi pelaku anak. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus melalui Lembaga Adat Si Opat serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi…
PENYIMPANAN BENDA SITAAN DALAM PERKARA JARIMAH KHAMAR (SUATU PENELITIAN DI WI…
Pasal 50 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengatur bahwa “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat”.
Namun dalam kenyataanya, baik itu oleh penyidik maupun penuntut umum dalam menyimpan benda sitaan, mereka tidak menitipkan benda sitaan tersebut ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), akan tetapi disimpan di gudang penyimpanan instansi masing-masing sesuai dengan tahapan yang …
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI LEMBAGA ADAT …
Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, maka semakin memperjelas bahwa dalam penyelesaikan perkara dapat dilakukan oleh lembaga adat, melalui tahapan yang berstruktur. Namun, lembaga adat Sarak Opat di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah kurang menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditetapkan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh …
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…
E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN…
PT PLN UP3 Banda Aceh memiliki tanggung jawab hukum menjamin
kontinuitas pasokan listrik berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf b Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi Konsumen berhak
mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang
baik. Dilapangan masih terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat dan pelaku
usaha, menunjukkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum
konsumen.
Penulisan Skripsi ini bertujuan untu…
PERLINDUNGAN HAK CIPTA AUDIOVISUAL PENAYANGAN ILEGAL PADA PERTANDINGAN SEPAK …
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan komponen ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta antara lain, karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Penayangan pertandingan sepak bola merupakan salah satu bagian dari komponen yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Namun, meskipun penayangan pertandingan diatur dalam regulasi, kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta dalam bentuk penayangan ilegal pertandingan sepak bola…
