Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA RNDI NAGA…

YUDI FAKHRIZAL

ABSTRAK Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (IPSDM) adalah sebagai acuan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi dua dimensi utama, yaitu hidup layak dan pengetahuan sebagai standar yang di tetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan secara global. Namun IPSDM di Kabupaten Nagan Raya tidak serta merta mengalami kenaikan yang signifikan belum sesuai dengan standar UNDP, seperti hidup layak da…

DESAIN DAN KONFIGURASI LINK METRO E PEMKO BANDA ACEH

MUHAMMAD ZILFANDY ULYA

Metropolitan-area Ethernet (MAN) merupakan solusi komunikasi untuk menghubungkan dua titik atau lebih yang terpisah satu sama lain. Teknologi ini mampu memudahkan jaringan komunikasi via internet dalam lingkup kota. Perangkat ini merupakan jaringan MAN berbasis standar ethernet yang jangkauannya lebih luas. Hal ini lebih dapat sederhana di pahami sebagai sebuah teknologi ethernet dengan cakupan yang lebih luas. Tulisan ini bertujuan mempelajari dan mempermudah transfer informasi d…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL …

Cici Ayu Deanti

Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dapat menjadikan sebuah solusi dari pelayanan publik yang masih belum terintegrasi antara pelayanan pusat dengan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Setiap daerah Kota ataupun Kabupaten di Indonesia harus ikut berkontribusi dengan melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Pu…

PERAN KEUCHIK DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI GAMPONG LUTHU DAYAH KRUENG KEC…

FITRI MAILISA

ABSTRAK Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Indonesia yang mempunyai iklim bersifat basah mempunyai curah hujan yang tinggi sehingga sering terjadi banjir. Gampong Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Sukamakmur,…

ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…

ADE IRWANSYAH

ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…

KEBIJAKAN PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS …

NABILA WANDALIA

ABSTRAK Universitas Syiah Kuala adalah kampus yang dikenal dengan Jantong Hatee Rakyat Aceh memiliki 12 Fakultas dan 1 Pasca Sarjana. Kampus ini sendiri sudah memiliki begitu banyak keberagaman karena yang akan melajutkan studi di Universitas Syiah Kuala bukan hanya datang dari Pulau Aceh dan Sumatera saja melainkan hingga ke ujung Papua. Dari keberagaman suku budaya, dan adat bisa mempersatukan seseorang untuk saling mengenal di Universitas. Dan juga setiap makhluk yang hidup diciptakan o…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM OLEH PEMERINTAH GAMPONG LAMG…

Wardiman

ABSTRAK Pamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di gang-gang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kel…

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBL…

ANDRE JULIO PRASETYAWAN

ABSTRAK Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang membidangi masalah pelayanan tertentu terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh saat ini telah beranjak dari sistem manual ke sistem digital yang disebut dengan e-government untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan urusan di Disdukcapil Banda Aceh khususnya. Tujuan penelit…

STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN REFOCUSING APBA

TR YORDAN S HABIB

Pasca di tetapkannya Covid-19 sebagai pandemi nasional, maka dibutuhkan upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya Pemerintah dalam hal percepatan penanganan Covid-19 terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf i yaitu melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran. Serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang r…

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( STUDI TERHADAP KEBIJ…

NOVITA PURBA

Peran Geuchik sebagai kepala tertingi dalam pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Tibang hal ini berdasarkan data statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Geuchik dalam tata kelola BUMG di Gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala dan peran BUMG terhadap peningkatan dan pembangunan pereko…




    SERVICES DESK