Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PROV…

YUSRIL YUDI SAFAAT

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Aceh memperlihatkan masih ada penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Untuk melakukan penurunan angka kemiskinan provinsi Aceh, pemerintah Aceh menjalankan beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan isu kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh untuk menurunkan kemiskinan melalui pengembangan wilayah transmigrasi desa Sigulai kabupaten Simeulue. Melalui kebijakan tersebut p…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL MAHIRAH LAMDINGIN…

Nurlia

Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan relokasi pasar Peunayong yang mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Swalayan yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Walikota terbaru Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Pusat Perbelanjaan. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh karena kawasan Peunayong yang berada di pus…

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAT…

CUT AZZUHRA FADHILAH

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap member…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM RELOKASI PUSAT PASAR …

DM MAULIDIA RAHMI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan tata kelola Kota Banda Aceh sebagai upaya pembenahan Pasar Tradisional Peunayong yaitu dengan melakukan relokasi Pasar Tradisional Peunayong ke kawasan Lamdingin. Pasar Peunayong dinilai sudah sangat semrawut sempit, macet, dan kotor tentunya dengan tujuan untuk dibenah serta ditata ulang sebagai…

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCAPAI…

MUHAMMAD ARIEF

Dana desa merupakan program sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di desa seluruh Indonesia. Pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan dasar akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai prinsip dari good governance. Penulis memilih Pemerintah Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai desa yang diteliti yang juga menerima Dana Desa dari APBN. Tujuan dari penelit…

KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH TERHADAP RESPONSIF GENDER DI KOTA BANDA ACEH (S…

PUJA KARISMA AZDILLA PUTRI

ABSTRAK Kebijakan Musrena di Kota Banda Aceh yaitu karena walikota Banda Aceh melihat dan prihatin terhadap rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang dari 53 % ternyata hanya terwakili perempuan 27 % pada kegiatan perencanaan pembangunan. Terjadinya bias gender ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang perempuan sebagai mak…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

PUTRA ARDI PRATAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya. Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih di temukan anak-anak di …

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS T…

Sri Iswari

THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND SPECIAL AUTONOMY FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES WITH MORE BUDGET FINANCING AS MODERATORS IN REGENCY/CITY IN ACEH 2015-2019 By: Sri Iswari NPM: 1801203010026 Suvervisor: 1. Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., Ak. 2. Dr. Riha Dedi Priantana, SE, Ak, M.Si ABSTRACT The purpose of this study is to examine the effect of regional original income, general allocation funds, and special autonomy funds…

KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…

NAILA SASKIA

Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM P…

Teja Pratama

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pe…


    SERVICES DESK