Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

MOBILITAS SOSIAL PEREMPUAN BURUH KOPI DI DESA DALING KECAMATAN BEBESEN KABUPA…

RUHAINA NURUL RIZKI

ABSTRAK Aceh Tengah merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Aceh, di mana mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Di Desa Daling, Kecamatan Bebesen, perempuan memegang peranan vital dalam rantai produksi kopi, mulai dari tahap pengupasan, penyortiran, hingga pengolahan pascapanen. Keterlibatan aktif ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga, tetapi juga memicu dinamika baru dalam struktur sosial serta relasi gender…

ANALISIS POLA PERGERAKAN HARIAN PEREMPUAN BEKERJA (STUDI KASUS: INSTANSI PEME…

FAIRUZ ZAHIRA

Pekerjaan merupakan salah satu faktor seseorang bermobilisasi yang paling umum di Indonesia. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, telah memungkinkan untuk bergerak lebih bebas dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, intensitas pergerakan yang tinggi pada waktu tertentu menyebabkan kemacetan dalam kota, bahkan kecelakaan lalu lintas. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, kepadatan lalu lintas di Kota Binjai menjadi isu yang penting untuk dikaji. Penelit…

EKSISTENSI PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI ANALISIS GENDER PADA DPRA A…

TARI ALVIZA

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif masih menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di ranah politik. Meskipun kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, realisasinya di Aceh belum tercapai. Data menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif perempuan di DPRA hanya sebesar 11,11% pada periode 2019–2024 dan menurun menjadi 10% pada periode 2024–2029. Kondisi ini menimbulkan p…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABIL…

DESITA AULIA FOUNNA

Hak korban disabilitas diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh pasal 6 PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan menegaskan bahwa proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum harus menjamin hak korban disabilitas serta menyediakan akomodasi yang layak selama proses peradilan. Namun, dalam praktiknya jaksa penutut umum kurang optimal dalam membuktikan dakwaan…

IMPLEMENTASI QANUN NO 9 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI…

ARSYTA

Implementasi Qanun Aceh No. 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh, dengan fokus mengapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih tinggi meskipun regulasi telah diberlakukan, menggunakan model Van Meter dan Van Horn melalui pendekatan kualitatif yuridis empiris yang melibatkan wawancara mendalam dengan 8 informan kunci (Kepala UPTD PPA DP3A, DPRK Komisi IV, LSM Flower Aceh, akademisi, korban KDRT, dan masyarakat), obser…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PARTAI ACEH DALAM PEREKRUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA…

Agusliani

Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Aceh. Meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan melalui regulasi nasional yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai Aceh, sebagai partai politik lokal, memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan perekrutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA JUMLAH PEREMPUAN DI DEWAN PERWAK…

Syawaldi Aklas

Sejak dilaksanakannya pemilu di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1955, sudah dapat dilihat adanya partisipasi perempuan. Tetapi partisipasi tersebut hanya berupa hak-hak pilih. Keberadaan perempuan di dalam politik belum dapat dikatakan setara dengan keberadaan laki-laki. Kecilnya angka persentase kursi perempuan dibandingkan dengan kursi laki-laki yang belum seimbang ini juga disebabkan oleh factor dukungan dari masyarakat. Melihat kenaikan perolehan kursi legislatif perempuan di DPRK…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KOMUNIKASI INTERPERSONAL LEMBAGA BANTUAN RNHUKUM (LBH) BANDA ACEH DALAM PENDA…

Fatimah Azzahra

Peningkatan kasus kekerasan seksual anak di Indonesia terus terjadi secara signifikan. Masyarakat Indonesia yang cenderung victim blaming dan hukum yang ada belum sepenuhnya memenuhi hak-hak korban, membuat korban dari pelaku yang sama itu terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan komunikasi interpersonal melalui penetrasi sosial yang dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas taylor, dalam upaya pendampingan advokasi khususnya pelecehan seksual pada anak…

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PERTEMANAN TERHADAP KETERBUKAAN DI…

Dila Syafira

Pelecehan seksual merupakan permasalahan sosial yang berdampak secara signifikan terhadap korban, baik secara psikologis, emosional maupun sosial. Penyintas pelecehan seksual sering kali mengalami trauma yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka seperti trauma psikologis yang kompleks sehingga mereka cenderung menjadi pribadi yang tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas komunikasi interpersonal dan mengidentifikasi faktor- faktor yang mendukung atau menghambat keterbu…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Komunikasi, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PEREMPUAN DAN HUTAN ADAT : DINAMIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MUKIM PALOH, K…

RAFIQ APRIANDI

Peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat dan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas karena pengelolaan hutan adat dianggap ranah laki-laki, meskipun mulai ada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan adat. Hal ini dipengaruhi oleh norma budaya dan minimnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa. Dalam hutan adat di Mukim Paloh, keterlibatan perempuan berada dibawah naungan Komunitas Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS baru dibentuk dan dilibatkan dalam prose…


    SERVICES DESK