Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMB…

SYARIFAH RIFKA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, dan kemandirian keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yaitu sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan selama periode 2017-2020. Sedangk…

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS T…

Sri Iswari

THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND SPECIAL AUTONOMY FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES WITH MORE BUDGET FINANCING AS MODERATORS IN REGENCY/CITY IN ACEH 2015-2019 By: Sri Iswari NPM: 1801203010026 Suvervisor: 1. Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., Ak. 2. Dr. Riha Dedi Priantana, SE, Ak, M.Si ABSTRACT The purpose of this study is to examine the effect of regional original income, general allocation funds, and special autonomy funds…

PENGARUH PENDAPATAN, BELANJA, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP FINANCIAL DISTRESS …

Al Ansori

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pendapatan, belanja, dan kualitas audit terhadap financial distress pemerintah daerah di Indonesia. Masalah yang sedang diuji adalah potensi ketidakseimbangan keuangan antara kemampuan keuangan dan penyediaan layanan kepada publik. Pemerintah daerah yang mengalami financial distress berisiko mengalami keruntuhan sistem, sehingga diperlukan pencegahan yang efektif. Penelitian ini menggunakan data panel yang diperoleh dari laporan keuangan pemeri…

ANALISIS INDEKS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017

Irna Mardi Yati

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Aceh dalam rentang waktu 2015-2017. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan pengukuran indeks yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) terdiri dari enam dimensi yaitu, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, Fleksibilitas keuangan, Kemandirian keuangan, Solvabilitas layanan. Tahun 2015 analisis dikembangkan dengan menambah dimensi solvabilitas operasional. Pen…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID DI KOTA BANDA ACEH

KHAIRATURRAHMI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan Masjid di Kota Banda Aceh. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan pengurus Masjid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid di Kota Banda Aceh belum menerapkan sepenuhnya akuntabilitas dan transparansinya dalam pengelolaan keuangan. K…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

COMPARATIVE PERFORMANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF ISLAMIC AND CON…

Fauziah Aida Fitri

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Islam dan Konvensional di Indonesia periode 2011-2015 dan untuk mengetahui arus bank mana yang berkinerja lebih baik dari yang lain. Kinerja diukur dengan menggunakan Global Reporting Initiative Index. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung nilai skor masing-masing indeks, dan pengujian hipotesis. Dengan menggunakan metode Content Analysis d…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SIME…

Nurhanifah

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak desa terkait akuntabilias ADD serta meilhat laporan pertanggungjawaban ADD untuk mengetahui tingkat efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah secara kesel…

MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI WILAYAH ACEH PADA KA…

JASELLA SAKWI YANTI

RINGKASAN Penulisan Laporan Kerja Prantek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh selama dua bulan dan telah melalui bimbingan dari dosen pembimbing untuk menyelesaikan studi perkuliahan. Laporan Kerja Praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan,…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH KEPADATAN LAYANAN PENDIDIKAN TERHADAPPERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI…

Rizky Maulidi

ABSTRAK Judul : Pengaruh Kepadatan Layanan Pendidikan TerhadapPertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh (Studi Kasus di 10 Kabupaten/Kota) Nama : Rizky Maulidi NIM : 1001101010056 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing : Diana Sapha A.H SE,.M.Si Konsentrasi : Ekonomi Regional dan Perkotaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepadatan layanan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan …

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

UPAYA PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Septian Prawira

ABSTRAK Septian Prawira, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Akan tetapi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan …




    SERVICES DESK