Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONA…

IDA TUTIA RAKHMI

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Ida Tutia Rakhmi Mujibussalim Mahfud *** ABSTRAK ** * Pasal 2 Konvensi 1951 yang berisi tentang kewajiban dari pengungsi yang harus ditaati ketika berada di suatu wilayah Negara, tetapi masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam maupun di luar negeri merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia. Adanya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ra…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDA…

RIZKI WAHYUDI

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Rizki Wahyudi M. Gaussyah Darmawan ABSTRAK Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI/Mahkamah) memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan amanat langsung UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…

Dahniar

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ABSTRAK Dahniar Adwani Mujibussalim Mahfud Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA INDONESIA BERDASARKAN INTERNA…

NURLAILA

ABSTRAK NURLAILA, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 2015 TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (Kasus Home Industri Tangerang, Banten) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53), pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum Sophia Listriani, S.H., LLM International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) merupakan salah satu the international bill of human right yaitu tanpa memp…

PERBANDINGAN HAK LEGISLASI DAN LEGITIMASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK IN…

FAJAR HASIANDO

KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA(S…

Reza Fahlevi

REZA FAHLEVI 2015 ABSTRACT THE CONTOVERSY OF SHARIA LAW IMPLEMENTATION AND HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT (The Case Study On The Implementation of Sharia Law of Criminality in Banda Aceh) The Faculty of Social and Political Sciences, Syiah Kuala University (viii, 85), pp., references., appendices. (Dr. Effendi Hasan, M.A. and Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c.) Since 2002, The Government of Aceh has applied Islamic Shariah Law. But after few years, the Government encountered many criticism…

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU ATAU SENKAKU ANTARA CINA DAN JEPANG MENUR…

Hendra Aulia Pratama

ABSTRAK Serangkaian masalah terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dimulai saat prediksi kandungan hidrokarbon berupa gas dan minyak bumi di sebuah landas kontinen dekat kepulauan tersebut dipublikasikan oleh UN Economic Comission for Asia and Far East (UNECAFE) tahun 1968. Berdasarkan UNCLOS 1982, Cina mengklaim kepulauan tersebut berdasarkan kelanjutan alamiah landas kontinennya di Laut Cina Timur memanjang dari daratan Cina hingga Palung Okinawa berjarak di luar 200 mil laut yang bertepa…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAH…

Muhammad Tajhok Meugat Indra

Suatu negara dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu menghormati hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, namun dalam kegiatannya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pejabat diplomatik. Pelanggaran kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab negara yang pengaturannya diatur dalam ARSIWA, namun tidak diketahui jelas tentang tanggung jawab negara tersebut. Penulisan ini bertujuan…


    SERVICES DESK