Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PALSU BERMEREK ARC’TERY…

Della Fitria

Saat ini diketahui maraknya peredaran produk palsu bermerek Arc’teryx di Indonesia melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk palsu tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, te…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH NO.230/PDT.G…

DWI HADI KUSUMA

Pembuktian unsur nusyuz dalam perkara perceraian memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap hak-hak istri, seperti hak nafkah dan hak keperdataan lainnya. Namun, hukum positif Indonesia belum mengatur secara rinci standar pembuktian nusyuz, sehingga menimbulkan perbedaan penilaian dalam praktik peradilan. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna yang menetapkan Termohon sebagai pihak yang nusyuz berdasarkan alat bukti e…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS PENCABUTA…

RAIHAN FAUHIZA

ABSTRAK Raihan Fauhiza 2026 PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS PENCABUTAN IZIN EDAR PRODUK OLEH BPOM (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 58) pp., bibl., ill., tabl., T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan. Namun, dalam praktiknya …

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DZAWIL ARHAM DALA…

MULIA AKBAR

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dari golongan dzawil arham pada pewarisan garis keturunan derajat ketiga. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengingat adanya perbedaan pandangan antara fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI),…

POLITIK HUKUM DALAM KONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN TERPIDANA JINAYAT DI ACEH

Amrullah

ABSTRAK Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seca…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI TIK…

Hanifa

Perkembangan perdangangan digital melalui TikTok Shop mempermudah peredaran produk kosmetik, namun juga meningkatkan risiko beredarnya kosmetik tanpa izin edar BPOM. Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf i yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih ditemukan penjualan kosmetik ilegal me…

PERLINDUNGAN KONSUMEN MINYAK GORENG CURAH TANPA LABEL DI PASAR TRADISIONAL (…

Karina Kurnia Wati Nasution

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mewajibkan produsen, pengemas, dan pelaku usaha memperdagangkan minyak goreng sawit dalam kemasan guna men…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKS…

Cahya Mauliddia

Pelindungan data pribadi merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Setiap penggunaan dan pengungkapan data pribadi wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan persetujuan pemilik data. Namun, dalam praktik transaksi pinjaman online masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara maupun pihak yang melakukan penagihan, sehingga menimbulkan kerugian dan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Penelitian …

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS RSEBAGAI SALAH SATU DASAR PEN…

Arief Syahroni

"KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN" Arief Syahroni 1 Azhari 2 Zahratul Idami 3 ABSTRAK Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen yang membuktikan kedudukan ahli waris secara sah. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, Surat Keterangan Ahli …

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN ED…

Rachmi Martiya

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) ABSTRAK Rachmi Martiya ⃰ Ida Keumala Jeumpa ⃰ ⃰ Sulaiman ⃰ ⃰ ⃰ Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, mutu dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya di wi…


    SERVICES DESK