PELANGGARAN PESAWAT DORNIER 328 DI WILAYAH UDARA INDONESIA MENURUT HUKUM INTE…
Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menentukan bahwa setiap pesawat udara negara (state aircraft) anggota Konvensi Chicago 1944 dilarang melakukan penerbangan di wilayah udara negara lain tanpa izin. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur bahwa pesawat udara negara asing yang hendak melakukan penerbangan di wilayah udara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesi…
PELAKSANAAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPESIES OF WILD F…
ABSTRAK
SUGI PRATIWI,
2014 PELAKSANAAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) TAHUN 1973 TERHADAP PERIKANAN HIU DI INDONESIA (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii.88). pp., bibl., app.
FIKRI, S.H., M.H.
ENZUS TINIANUS, S.H.
Permintaan akan produk ikan hiu, terutama siripnya, telah menjadikan ikan hiu sebagai target utama dalam penangkapan ikan. Kondisi ini membuat populasi ikan hiu menur…
PELAKSANAAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA PROVINSI ACEH DAN NEGARA BAGIA…
Protokol Kyoto menetapkan suatu mekanisme di mana negara-negara industri dan negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk memberikan kompensasi kepada negara berkembang pemilik hutan tropis. Kompensasi tersebut adalah dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis yang mereka miliki sehingga tejadi "sequestration" atau penyimpanan sejumlah besar karbon. Provinsi Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia yang memiliki hutan dan berpotensi melakukan…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK B…
ABSTRAK
MUHAMMAD IRFAN,
2014
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM
KONFLIK DI SURIAH DITINJAU DARI RESPONSIBILITY TO PROTECT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 72), pp., bibl.
Dr. Mahfud, S,H., M.H
Lily Husny Putry, S,H., LLM
Prinsip Responsibility to Protect (RtoP) ini berkembang sebagai respon atas
kegagalan humanitarian intervention. Prinsip RtoP adalah norma yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab. Konsep…
PERAN BADAN ENERGI ATOM INTERNASIONAL (IAEA) DALAM MENGONTROL DAN MENCEGAH NE…
ABSTRAK
Oleh : Luna Fedrafaisya
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2014
Penggunaan teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah massal telah dikecam oleh dunia sejak penggunaannya pertama kali pada tahun 1945. International Atomic Energy Agency atau Badan Energi Atom Internasional (IAEA) diberikan kewenan…
TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
ABSTRAK
FEBI KARINA, TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v.56), pp,bibl
(Dr. Mahfud, S.H., M.H.)
Private Military Companies (PMC) adalah perusahaan militer swasta yang terdiri dari beberapa unit atau bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perusahaan militer swasta ini semakin marak digunakan jasanya terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber da…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTER…
ABSTRAK
Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak…
AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIANRNINTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK…
ABSTRAK
VERA YANTI ARTEGA,
2014 AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK (Kasus Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Australia Terhadap Indonesia Tahun 2013)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60), pp, bibl,
Prof. Dr. ADWANI, S.H., M.Hum,
ENZUS TINIANUS, S.H.
Dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan hubungan hukum antara keduanya yaitu berupa hak dan kewajiban yang …
