Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM TINDAK PIDA…

Puan Diva Humaira

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan al…

PELANGGARAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN BERIMPLI…

Nurriatul Nadhira

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun dalam praktiknya, ditemukan notaris yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pembuatan akta fiktif dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta menciptak…

KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NOTA KES…

Hadya Zuhra

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut di…

PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA…

Tasniem Salsa Biela Putra

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan adanya bukti permulaan yang cukup, hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa minimal dua alat bukti yang sah agar dapat ditetapkan seseorang menjadi tersangka mengenai jangka waktu dan perpanjangan penyidikan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian terhadap…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…

Munawwar Hamidi

ABSTRAK Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…

TATA KELOLA KELEMBAGAAN BALAI BAHASA DALAM PELESTARIAN DAN REVITALISASI BAHAS…

Fitrah Maulana

Bahasa Aceh saat ini menghadapi ancaman pergeseran bahasa yang semakin serius akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kondisi tersebut menempatkan Bahasa Aceh pada tingkat vitalitas terancam punah apabila tidak disertai dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam pelestarian dan revitalisasi Bahasa Aceh serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

EFEK KOMUNIKASI VERBAL YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENSOS…

Deny Wahyudi

Penelitian ini berjudul efek komunikasi verbal yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan program larangan merokok di tempat umum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek komunikasi verbal yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan program larangan merokok di tempat umum. Penelitian ini menggunakan teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) dan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Jumlah responden dalam pene…

DETERMINAN KINERJA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PADA KABUPATEN …

SHABILLA AMANDA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh varian anggaran tahun lalu, besaran anggaran, perubahan anggaran, dan jenis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kinerja anggaran OPD pada kabupaten dan kota di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan APBD Murni dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh tahun 2023. Sampel penelitian terdiri dari 254 OPD yang dipilih menggu…

DETERMINAN KINERJA ANGGARAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKP…

Anggita Dwi Rahma

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Total Belanja serta Varian Belanja Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder selama periode 2021 hingga 2023. Teknik analisis yang diterapkan berupa regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Total Belanja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kiner…

PENGARUH INTERVENSI POLITIK DALAM AKTIVITAS PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH P…

CUT KHAIRI IMILDA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intervensi politik dalam aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya. Aktivitas ini mengakibatkan sejumlah tantangan sosial, lingkungan, serta ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan stakeholder kunci, termasuk pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan perusahaan, untuk mengga…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK