Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI…

Noor Siddiq

ABSTRAK NOOR SIDDIQ, PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017) 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., tbl., bibl. (Zainal Abidin, S.H.,M.Si) Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarak…

UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN PESAN DA…

MUHAMMAD SUHERI

Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dalam Mensosialisasikan Pesan Damai “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” Untuk Menyukseskan Pilkada Aceh 2017 ABSTRAK Penelitian ini berjudul Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dalam Mensosialisasikan Pesan Damai “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” Untuk Menyukseskan Pilkada Aceh 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam mensosialisasikan pesan…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 ( STUDI KAS…

Yuni Rahayu

ABSTRAK YUNI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU RAHAYU, PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 ( Studi Kasus : Pelanggaran Administrasi dan Money Politics di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa dan Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh). 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 90), pp., bibl., app ( Dr. Effendi Hasan, MA, Cut Maya Aprita Sari, S.sos, M.Soc,Sc) Pelanggaran Pemilu masih mewarnai Pemilu Legislatif 2014 di Ko…

PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN…

fandi akbar

Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan Baliho hanya diperuntukan bagi Partai Politik yang memuat nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, …

SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA DAN AUSTRALIA(SUATU STUDI PERBA…

HENDRI NASYIDAR

ABSTRAK HENDRI NASYIDAR, SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI 2014 INDONESIA DAN AUSTRALIA (suatu studi perbandingan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60) pp.,bibl. Mohd, Daud Yoesoef, S.H., M.Hum Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut …

EKSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PUTARAN KE DUA DIKALANGAN MASYARAKAT …

BAHERA

ABSTRAK Pemilihan Langsung Kapala Daerah (Pemilukada) putaran ke dua Kabupaten Nagan Raya merupakan ajang demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya dan exses pemilukada putaran ke dua tahun 2012 bagi masyarakat sangatlah bearti dalam mengambil bagiannya hak suaranya saat memilih pemimpin kepala daerah. Akan tetapi kecenderungan terjadinya konflik di kalangan masyarakat merupakan bagian dari pada dinamika politik, masyarakat akan memberikan dukungannya kepada para calon Bupati dan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIFITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERWUJ…

Fadhil Ilhamsyah

ABSTRAK Fadhil Ilhamsyah, 2014 EFEKTIFITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERWUJUDAN DEMOKRASI DI ACEH (Studi Kasus : Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Periode 2012-2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah (viii-85), pp, tabl, bibl, app. (Dr. Adwani, SH, M.Hum, Ishak, SH, MH) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh secara langsung merupakan salah satu instrumen penting dalam demokratisasi lokal di Aceh. Banyak piha…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

FAKTOR-FAKTOR KEMENANGAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA YANG DIUSUNG PARTAI ACEH PAD…

Alfian Syukran

Kemenangan Partai Aceh pada pemilukada 2012 lalu yang hampir secara keseluruhan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menggambarkan sebagai jalan tengah respon atas perdamaian yang telah disepakati antara RI-GAM di Helsinki. Di Kota Langsa yang notabene memiliki struktur sosial masyarakat yang majemuk dan bukan daerah basis Gerakan Aceh Merdeka yang besar pada masa konfliknya, Partai Aceh pada periode sebelumnya sangat sulit menang. Namun kali ini partai lokal tersebut telah berhasil me…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
  • Baca Selengkapnya

KENDALA DAN SOLUSI PANWASLU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WAL…

MAULIDAR

Terselenggaranya dengan aman dan lancar Pemilukada 9 April tahun 2012 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tidak terlepas dari kinerja Panwaslu sebagai Panitia Pengawas di lapangan yang memiliki beberapa kendala yang agak lambat penyelesaiannya ketika menemukan pelanggaran yang terjadi seperti adanya politik uang, intimidasi serta kampanye dimasa tenang. Kendala-kendala yang dihadapi Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya tidak menyurutkan kinerja Panwaslu terhadap tanggung j…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK