Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DAMPAK HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK KERJASAMA BAGI HASIL PADA TOKO SWALAY…

ARINI AMALIA HUSNA

Dalam Pasal Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Namun dalam praktiknya, perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar seperti pada kasus pemutus…

WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK LOKAL STABAT DEN…

MHD. IQBAL SYAHPUTRA

Pasal 1457 KUHPerdata mengatur tentang jual beli dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang dijanjikan. Dalam suatu perjanjian jual beli sudah seharusnya kedua belah pihak saling memberikan hak dan kewajiban dan mematuhi sesuai dengan 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun, memberikan hak dan kewajiban tidak sesuai dengan perjanjian sering terjadi di dalam suatu perjanjian jual beli seperti jual beli ternak sapi oleh peternak lokal di stabat dan CV. Lembu Barokah yang dimana p…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE DENGAN PIHAK WARUNG KOP…

SARAFINA UFAIRAH

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian terlaksanakan seperti yang diperjanjikan. Terkadang para pihak tidak memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, sehingga muncul peristiwa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi Gampong Bandar Baru. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perja…

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBA…

MULFIYA

ABSTRAK MULFIYA 2025 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (SUATU PENELITIAN PADA PROYEK PEUREULAKLOKOP-BATAS GAYO LUES SEGMEN TIGA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satunya adalah kontrak yang dibuat oleh Dinas PUPR Ac…

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG BERDASARKAN BIAYA KONT…

Syahira Ulfa

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah model yang ditemukan oleh Bromilow mengenai hubungan waktu biaya yaitu T = KCB dapat digunakan pada proyek konstruksi gedung di Kabupaten Pidie. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linier sederhana. Dari hasil perhitungan diperoleh model perkiraan yaitu T = 1,232 diimana untuk menyelesaikan sebuah proyek konstruksi gedung senilai Rp. I juta diperkirakan membutuhkan waktu selama 1…

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG BERDASARKAN BIAYA KONT…

Syahira Ulfa

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah model yang ditemukan oleh Bromilow mengenai hubungan waktu biaya yaitu T = KCB dapat digunakan pada proyek konstruksi gedung di Kabupaten Pidie. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linier sederhana. Dari hasil perhitungan diperoleh model perkiraan yaitu T = 1,232 diimana untuk menyelesaikan sebuah proyek konstruksi gedung senilai Rp. I juta diperkirakan membutuhkan waktu selama 1…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA JAHIT PAKAIAN (SUATU PENELITIAN…

Nasyata Mawaddah

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pengertian perjanjian sebagai dasar dari hubungan hukum. Perjanjian ini menciptakan perikatan yang memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi, di mana pihak yang berjanji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jasa jahit pakaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan per…

PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA BUDIDAYA UDANG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MUA…

Raudhatul Jannah

Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan bahwa mengenai hasil ikan pemeliharaan, penggarap tambak mendapatkan bagian hasil minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan skripsi ini un…

WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DI…

MUHAMMAD FATHUR RAHIM

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal ini menjadi salah satu dasar bagi para pelaku usaha marketplace untuk melakukan perdagangan melalui aplikasi online, salah satunya adalah PT. Shopee Internasional Indonesia (Shopee). Namun, walaupun sudah diatur secara jelas, masih terdapat wanprestasi yang ter…

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK