Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH

Elsa Yumilda

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH Elsa Yumilda ? Darmawan ?? M.Adli ABSTRAK Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah maka menjadikan anak tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasi…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Zul Fajri

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-…

Safriadi

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Safriadi Faisal Muhammad Saleh ABSTRAK Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Tahun 1945, memutus pembubaran…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDA…

RIZKI WAHYUDI

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Rizki Wahyudi M. Gaussyah Darmawan ABSTRAK Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI/Mahkamah) memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan amanat langsung UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PEMAHAMAN ELIT POLITIK TERHADAP KONSENSUS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA …

Miftahul Jannah

ABSTRAK Kata kunci: Pemahaman Elit Politik, Konsensus Berbangsa dan Bernegara Penelitian ini berjudul “Pemahaman Elit Politik Terhadap Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi pada Elit Politik di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemahaman elit politik terhadap konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) Bagaimana kemampuan elit politik mengimplementasikan konsensus kehidupan berbangsa dan ber…

  • PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRGA FAKULTAS KEGURUA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGA…

Rizki Wahyudi

Lembaga Ombudsman di Indonesia dijalankan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 undang-undang tersebut, Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan serta badan-badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Lembaga negara Ombudsman di Swedia diatur dalam konstitusi yang bernama Instrument of Government pada B…

PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…

Fajarina

Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA…

Iswadi

ABSTRAK KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (Judicial Review Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Perbandingan Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Afrika Selatan) (v, 79) pp., bibl. KURNIAWAN S.H., L.LM Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitus…

PENAMBAHAN KUOTA PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF SERATUS DUA PULUH PERSEN …

Hendra

ABSTRAK HENDRA, PENAMBAHAN KUOTA PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF SERATUS DUA PULUH PERSEN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI ACEH TAHUN 2014 2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,69 ) pp., bibl., app. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum menentukan kuota pendaftaran baka…


    SERVICES DESK