Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMPENSASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KIN…

Imran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mediasi kinerja pegawai desa pada hubungan kompetensi, kompensasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi. sebanyak 275 pegawai Desa dijadikan sampel dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan Software AMOS 24 dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi aparatur, kompensasi dan komitmen organisasi memiliki dapak signifkan terhadap kine…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN GANJIL-GENAP DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA JAKARTA

CHAIRUL ROSYID

Kota Jakarta merupakan suatu kota yang dijadikan sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia yang sekaligus menjadi pusat dari kegiatan ekonomi, politik dan kebudayaan Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan Kota Jakarta dapat menghasilkan pendapatan yang besar dan sebagai salah satu kota penyumbang terbesar PDRB bagi perekonomian negara Indonesia yaitu sebesar 17,2 persen pada tahun 2021. Akan tetapi, kemacetan akan memberikan eksternalitas negatif pada kegiatan ekonomi, salah satunya adalah …

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMIS…

MARISA SIBENGI

ABSTRAK Kopi merupakan komoditi yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah yang membuat 90% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Kopi itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun permasalahan dari profesi ini sangat kurang dari kata sejahtera karena Kabupaten Bener Meriah saat ini termasuk sebagai Kabupaten termiskin ke lima di Provinsi Aceh sehingga sangat dibutuhkan adanya program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian kopi di Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk …

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN …

Nabilla Sagita Yusuf

ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau or…

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASAR…

Maya Surya

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus.…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…

Kamalia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …

EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUAL…

Hilmi Khoiriyah

ABSTRAK Berdasarkan surat edaran PeraturanKementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob dalam Penanggulangan wabah COVID-19, dalam penanggulangannya dengan penerapan Collaborative Governance…

PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLA…

Tengku Farhan Ristanury

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di beberapa gampong di kecamatan Krueng Barona jaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan situasi sosial dalam penelitian ini terdiri dari duabelas informan yang terbagi dalam empat posisi dalam tiga gampong. Penelitian ini dapat dianalisis dengan menyusun data yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, mem…


    SERVICES DESK