TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN…
ABSTRAK
JONI FERNANDO, TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP
2014 ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( v, 52), pp., tabl., bibl.
(MAHFUD, S.H., LLM)
Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, karena perbuatan ini melanggar hak-hak anak dan memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak. Dalam Pasal 13…
AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIANRNINTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK…
ABSTRAK
VERA YANTI ARTEGA,
2014 AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK (Kasus Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Australia Terhadap Indonesia Tahun 2013)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60), pp, bibl,
Prof. Dr. ADWANI, S.H., M.Hum,
ENZUS TINIANUS, S.H.
Dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan hubungan hukum antara keduanya yaitu berupa hak dan kewajiban yang …
PELAKSANAAN AKAD TABARRU’ PADA PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG BANDA ACEH
ABSTRAK
PELAKSANAAN AKAD TABARRU’ PADA PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv, 59 pp, tabl, bibl, app.
(YUSRI S.H., M.H.)
Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (per…
TRANS-BOUNDARY HAZE POLLUTION IN THE ASEAN REGION (THE CASE STUDY OF FOREST F…
Forest fires occur almost every year in the ASEAN region, especially in
Indonesia. ASEAN Agreement on Trans-boundary Haze Pollution (AATHP), signed
in Kuala Lumpur Malaysia in June 2002, was formed to handle trans-boundary haze
pollution which caused by forest fire. This agreement has been ratified by nine
ASEAN countries, but Indonesia is the only country that has not ratified it.
This study aims to examine the rights and obligations of the AATHP member
states in overcoming forest fire…
IMPLEMENTATION OF FOOD SAFETY UNDER THE SANITARY & PHYTOSANITARY AGREEMENT (A…
Issues related to food safety recently increased. The incidence of foodborne diseases is increasing and international food trade is disrupted by frequent disputes over food safety and quality requirements. Many food control systems need to be revised and strengthened if improvements are to be realized. Food safety has also been a problem and has taken attention many countries in the world especially the developed countries that have a deep interest in this trading issue. Goods which related t…
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH ISLAMIC BANKING (KPR iB) YANG BERMASALAH
(Suat…
ABSTRAK
DEBBY FEBRIANI, PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAHISLAMIC
2013 BANKING (KPR iB) YANG BERMASALAH (Suatu
Penelitian Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 63), pp; tabl; bibl; app.
M. JAFAR HUSEN, S.H., M.Hum.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Ban…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA(OUTSOURCING) BERKAITAN DENGAN U…
Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak untuk kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap pekerja khususnya pekerja outsourcing yang masih mendapatkan upah di bawah standar upah minimum, sebagaimana yang terjadi pada sebagian pekerja outsourcing di PT Lafarge Cement Indonesia.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana per…
TANGGUNG JAWAB KOPERASI ANGKUTAN DAN WISATA ISKANDAR MUDA ACEH RAYA (KOPAWISM…
ABSTRAK
DONNI ENDRI, TANGGUNG JAWAB KOPERASI ANGKUTAN DAN WISATA ISKANDAR MUDA ACEH RAYA (KOPAWISMAYA) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA KONSUMEN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 55), pp., bibl.
(T. Haflisyah, S.H., M.Hum.)
Dalam Pasal 141 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, Perusahaan Angkutan Umum memiliki kewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal kepada konsumen yang meliputi: keamanan, keselamata…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMA…
APRIZA WANA LESTARI,
2013
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMARKIRKAN KENDARANYA DI TERMINAL YANG TELAH DISEDIAKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,53),pp.,tabl.,bibl
(Tarmizi S.H., M.Hum)
ABSTRAK
Pasal 162 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, kendaraan bermotor angkutan barang khusus wajib memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditetapkan. …
INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM…
ABSTRAK
KAUSAR YOVANDI, INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PIDANA MATI KASUS NARKOTIKA
(Analisis Putusan No. 38PK/Pid.Sus/2011 dan Putusan No. 39PK/Pid.Sus/2011)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54), pp., bibl.,
(Dr. MOHD DIN, S.H., M.H.)
Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Sehingga dalam putu…
