PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT (S…
ABSTRAK
MULYA SUBHAN, PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT
2015 (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(v,52 ) pp.,bibl.,app.
IlYAS, S.H., M.Hum.
Menurut pasal 98 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa lembaga adat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara a…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK RNYANG DILAKUKAN OLEH ANAK…
ABSTRAK
JOHAN ARIFIN NST, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR DI
LINGKUNGAN SEKOLAH (Suatu Penelitian Di
Kota Medan)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v. 60) pp., tabl., bibl.
(Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak telah mengamanatkan mengenai kewajiban memberikan perlindungan
hukum terhadap anak pelajar di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan.
A…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PETER SAYS DENIM DITINJAU DARI UNDAN…
ABSTRAK
FACHRIZAN HAKIM,
2014 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PETER SAYS DENIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 62) pp., bibl., app.
CUT ERA FITRIYENI S.H., M.Kn
Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjamin kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau me…
PENYELESAIAN KREDIT MACET BRIGUNA PURNA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA(SUATU P…
PENYELESAIAN KREDIT MACET BRIGUNA PURNA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA
(Suatu Penelitian Pada Kantor Cabang Pembantu Simpang Surabaya)
PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI…
ABSTRAK
MH. LAYLA,
2015 PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 56), pp., bibl., tabl.
IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H
Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa,“saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan…
PEMBERIAN IZIN MEMILIKI SENJATA REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN OLEH POLRI DI WILAY…
ABSTRAK
OVIA DWINDA, PEMBERIAN IZIN MEMILIKI SENJATA REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN OLEH POLRI DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55), pp., tabl., bibl., app.
DR. SUHAIMI, S.H., M.HUM.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai dan memiliki senjata api harus menggunakan surat izin. Dalam peredarannya di wilayah Kota Banda Aceh masih ba…
PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KOMBATAN DI INDONESIA BERDASARKAN CONVENTION ON TH…
ABSTRAK
MARISA FITRA RAHMADINI,
2015
PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KOMBATAN DI INDONESIA BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD, 1989 (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)
(viii,83)pp,app.bibl
Fakultas Hukum Unsyiah
(Dr. Mahfud, S.H.,M.H)
Indonesia telah meratifikasi Convention on the Right of the Child, 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Pasal 38 Convention on the Right of the Child, 1989 mengatur larang…
TANGGUNG JAWAB BANK UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM…
ABSTRAK
RAIHAN, TANGGUNG JAWAB BANK UNTUK MELINDUNGI
KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM
HAL MENJAGA RAHASIA BANK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60), pp,.bibl,.
(Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H.)
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simp…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD RACHMAWAN:
M.JAFAR, S.H., M.Hum.
Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisikan tentang perjanjian sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikamatan dari suatu barang , selama waktu tertentu dan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya, namun dalam kenyataannya pihak penyewa sering melakukan wanprestasi seperti terlambat me…
TINDAK PIDANA P[ERJUDIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SUBULUSALAM)
ABSTRAK
IIN PRATAMA TJ
2015
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Subulussalam )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(V,54,pp,table,bibl)
M.IQBAL, S.H., M.H.
Hukum positif indonesia melarang tindak pidana perjudian seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dalam Pasal 1 ayat …
