PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDA ACEH
YUSNIDARIANTI, PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KOTA BANDA ACEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 71), pp., tabl., bibl.
MOHD. DIN, S.H., M.H.
Kejahatan jalanan (street crimes) dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (Pasal 368), pemerkosaan atau rape (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 35…
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR NASIONA…
ABSTRAK
MUTIA RIZKA, IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 66), pp., bibl.
ZahratulIdami, S.H., M. Hum
Pasal 72 PeraturanPemerinahNomor 32 Tahun 2013 TetangStandarNasionalPendidikanmengamanatkan agar seluruhsiswamengikutiujiannasionaluntukdinyatakan lulus darisatuanpendidikan, dalamkenyataannyatidaksemuadaerah di Indonesia mampuuntukmelaksanakanujianakhirnasionaldika…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR 14/PID.B/200…
ABSTRAK
NURUL AKLA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON No. 14/Pid.B/2005/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp., tbl, bibl., app
NURSITI, S.H., M.HUM
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap orang atau makar mati yang disebut moord (pembunuhan berencana), yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu: “Barang siapa sengaja dan direncanakan terlebih dahulu meram…
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK …
ABSTRAK
JULIANATIN
2015
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK TERSERTIFIKASI PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv,54) pp, bibl.
T. HAFLISYAH, S.H.,M.HUM
Peraturan tentang label halal suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sert…
EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ABSTRAK
KHAIRIYATI, EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(v,72),pp.,bibl.
(Prof.Dr.Faisal.A.Rani, S.H,M.Hum.)
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk merespon keinginan bangsa Indonesia dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena ketidak mampuan lembaga pengawasan yang telah ada menjalankan fungsinya dengan maksimal. Bertitik t…
KEBERADAAN PUTUSAN PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ADAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENY…
KEBERADAAN PUTUSAN PERDAMAIAN MENURUT HUKUM
DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar
Iskandar?
Taqwaddin Husen??
Mohd. Din???
ABSTRAK
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memberi peluang perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun kenyataannya banyak perkara yang sudah selesai melalui peradilan adat tetap diajukan ke pengadilan dan diputuskan dengan menghukum pelaku. Penelit…
IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (SUATU…
Berdasarkan Pasal 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan menyebutkan bahwa pengaturan tentang kebersihan dan keindahan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam wilayah. Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh memang punya permasalahan tersendiri. Salah satu hal yang menjadi keluhan warga kota ialah mengenai sampah yang sering menumpuk di lokasi-lokasi yang tidak pantas…
PENGANGKATAN PEJABAT KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA
Pasal 45 ayat (1) QanunNomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat sebagai pejabat keuchik bukan sekretaris gampong atau aparat Pemerintahan Daerah. Karena itu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pengang…
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (SUATU PENELITIAN PADA PEKERJAAN PEMELIH…
ABSTRAK
ZULKARNAINI, PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
2013 (Suatu Penelitian Pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga Dengan CV. Tanindo Pratama di Darussalam Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V,60) pp, bibl, app
Khairani, S.H.,M,Hum.
Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi milik pemerintah yang menggunakan biaya APBN atau APBD harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa …
