Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SEBAGAI BUFFERZONE DI WILAYAH PESIS…

Naura Wulandari

Naura Wulandari. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Bufferzone di Wilayah Pesisir Pantai di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceb Besar, di bawah bimbingan Sugianto sebagai pembimbing utama dan Syamsidah Djuita, sebagai pembimbing anggota. Identifikasi RTH sebagai Bufferzone di Wilayah Pesisir Pantai di Kecamatan Baitussalam dengan tujuan untuk mengidentifikasi luas dan jenis tanaman RTH di wilayah pesisi…

KERAGAMAN MAKROZOOBENTHOS BERDASARKAN PENGARUH PASANG SURUT LAUT DI MUARA GIG…

Nurul Fadhilah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman makrozoobenthos berdasarkan kondisi pasang surut, dan parameter lingkungan fisika dan kimia di Muara Gigeng. Penelitian dilakukan di Muara Gigeng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada bulan Juni 2011. Penentuan area dan titik sampling menggunakan metode random sampling berdasarkan pengaruh aktivitas pasang surut. Sampel diambil menggunakan Eckmann grab, kemudian diidentifikasi di Labora…

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

KONSTRUKSI NORMATIF PENGATURAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KAB…

Ria Fitri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Salah satu peraturan yang lahir dari kewenangan pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengaturan konsolidasi tanah bertujuan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, tersedianya tanah untuk pembangunan dan mengatasi biaya pembangunan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL

Yahya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL Yahya  Iman Jauhari  Suhaimi  ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 PP No. “37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketi…

EVALUASI PENUTUPAN LAHAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVIN…

Ichsan

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis luas dan sebaran tutupan lahan 10 tahun terakhir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh dan mengevaluasi keselarasan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan tutupan lahan pada DAS Krueng Aceh. Hasil analisa diperoleh dari hasil pengolahan citra digital yang berasal dari citra Landsat 7 ETM tahun 2009 dan citra Landsat 8 OLI tahun 2020. Berdasarkan hasil Evaluasi Konsistensi Kondisi Penutupan Lahan Di Daerah Aliran Sungai Krueng…

ANALISIS FENOLOGI PERTUMBUHAN KELAPA SAWIT (ELAEIS GUINEENSIS JACQ) DENGAN PE…

Ijal Wandi

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenologi pertumbuhan kelapa sawit berdasarkan pola pantulan spektral dan pendugaan tingkat pertumbuhan dengan indeks vegetasi pada citra Landsat-8 OLI. Penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasi citra satelit secara manual yaitu berdasarkan pada pengenalan ciri objek secara keruangan dan secara digital yaitu evaluasi kuantitatf tentang informasi spektral dengan menggunakan citra Landsat-8 OLI multitemporal pada tahun 2013, 2014, 2017…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…

POPY KATARINE

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …

INVENTARISASI PULAU-PULAU KECIL DI ACEH

Meila Sari

Penelitian mengenai "Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil di Aceh" telah dilakukan dari bulan Februari - Juli 2009. Penelitian ini bertujuan untuk : menentukan kembali jumlah pulau- pulau kecil yang sebenarnya ada di Provinsi Aceh dan menghasilkan database dan peta tematik sebagai bahan untuk melengkapi peta administrasi dalam melakukan updating data yang telah ada di provinsi Aceh saat ini khususnya. Keluaran yang diharapkan adaJah tersedianya data tentang pulau-pulau kecil yang meliputi n…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …


    SERVICES DESK