PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1…
ABSTRAK
CUT CIKA AMELIA, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 68), pp., bibl., app.
T.HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Dalam perkembangan hidup manusia membuktikan bahwa, setiap manusia tanpa memperhatikan status sosialnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia. Jika manusia tidak merawat kesehatannya maka tidak dapat melakukan …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR:27/PID- T…
Putusan Nomor: 27/Pid-Tipikor/2012/PT-BNA Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan, pembuktian tindak pidana korupsi ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota yang mana ikut terlibat didalam tindak pidana korupsi bersama dengan terdakwa, Eksitensi saksi mahkota dan nilai pembuktiannya telah bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Pener…
PELAKSANAAN JUAL BELI SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
RAHMAD HIDAYAT, PELAKSANAAN JUAL BELI SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2014 ( vi, 63 ), pp., tabl., bibl.
MAWARDI ISMAIL, S.H., MHum.
Jual beli secara online adalah bentuk jual beli dengan menggunakan media elektronik. Pengaturan perjanjian mengenai Jual beli secara online sama dengan jual beli pada umumnya,yakni KUH Perdata jo Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau juga disebut dengan UU IT…
PERTANGGUNGJAWABAN PENYEWA MOBIL SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI TERHADAP PER…
ABSTRAK
MUTIA SARI, PERTANGGUNGJAWABAN PENYEWA
2014 MOBIL SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 54) pp., tabl., bibl., app.
SYAMSUL BAHRI, S.HI.,M.A.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun sifat buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengat…
THE ROLE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) IN MAINTAINING FOOD SECURITY …
ABSTRACT
SALMINAWATI
2014 THE ROLE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) IN MAINTAINING FOOD SECURITY IN DEVELOPING COUNTRIES (THAILAND’S EXPERIENCE IN THE EC-EXPORT SUBSIDIES ON SUGAR CASE )
Faculty of Law, Syiah Kuala University
(v, 79 ), pp., bibl, app.
M. Putra Iqbal, S.H., LL.M.
The existence of the World Trade Organization (WTO) in the international market is to protect both trade of goods and services, one of them to protect agricultural…
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH OLEH K…
LISA ADE J, LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH OLEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDA ACEH
2014 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi,58), pp.,bibl.,app.
RISMAWATI, S.H., M.Hum.
Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.
Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta …
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA…
ABSTRAK
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (Judicial Review Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Perbandingan Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Afrika Selatan)
(v, 79) pp., bibl.
KURNIAWAN S.H., L.LM
Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitus…
PERLINDUGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI K…
ABSTRAK
Afriana Ratu Marjarengga, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 58) pp,. tabl,. bibl., app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 dan perubahannya Nomor 924/Menkes/SK/VII/1996 menyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Hal ini agar memberikan perlind…
TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM VERZET DALAM PERKARA CERAI GUGAT
Upaya hukum verzet merupakan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek). Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg/Pasal 125 ayat (1) HIR putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut. Verzet diajukan Tergugat karena pada sidang perkara verstek Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan merasa tidak dipanggil secara sah dan patut. Dalam praktek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen putusan verstek yang dijatuhkan ol…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PA…
ABSTRAK
RISNAWATI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Suatu Penelitian Pada Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Di Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 83)., pp.,bibl.,app
(RISMAWATI, S.H. M.HUM)
Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank bersama debitur dalam bentuk standart contract atau perjanjian baku. Debitur…
