TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN OLEH DEBITUR KE…
ABSTRAK
DR. Dahlan Ali., S.H., M.Hum.
Kasus ancaman kekerasan yang diterima oleh kolektor sudah merupakan hal yang lazim. Pasal 335 ayat 1 telah disebutkan bahwa barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tidak menyenangka…
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 200…
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pinjaman daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2007-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website dan Kantor Pemerintah kota Banda Aceh. Penelitian ini hanya menghitung batas pinjaman maksimum Pemerintah Kota Banda A…
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERK…
ABSTRAK
NURPITA SARI, TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
2014 DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,62 ) pp.,tabl.,bibl
Mahfud, S.H.,L.L.M.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANN…
ABSTRAK
Wan Reni Ritanti,
2014 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 55), pp., bibl., app.
Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.
Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bag…
MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN
ABSTRAK
RINA DWINANDA, MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF
2014 PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 71), pp.,bibl.
(T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.)
Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sering kali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan konflik antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah dan apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh bank maka akan berpotensi men…
PERANAN PANGLIMA LAOT LHOK DALAM KEGIATAN PERIKANAN MASYARAKAT NELAYAN DI KEC…
PERANAN PANGLIMA LAOT LHOK DALAM KEGIATAN PERIKANAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN TRUMON KABUPATEN ACEH SELATAN
Oleh:
Syiha Bunardi/Agribisnis/Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK
Panglima Laot Lhok merupakan Lembaga adat laot dalam masyarakat nelayan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas penting dalam bidang kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukom adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan Panglima Laot Lh…
POLITIK PERTAMBANGAN DI ACEH SELATAN (STUDI KASUS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAM…
ABSTRAK
HADI LUTHFY DHAHIRA, POLITIK PERTAMBANGAN DI ACEH
2014 SELATAN (Studi Kasus Pemberian Izin
Usaha Pertambangan KurunWaktu 2008-
2013)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(x, 79), pp., bibl., tabl., app.
(Zainal Abidin, SH., M. Si dan Radhi
Darmansyah, M.Sc)
Aceh Selatan adalah kabupaten dengan sumber daya pertambangan mineral berupa emas, bijih besi, felspar, marmer, mangan, batu gamping, dan batu granit. Dalam kurun w…
JAMINAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN RNPEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYATRN(SUATUPEN…
ABSTRAK
WULAN SARI OKTAVIANA ; JAMINAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Suatu Penelitian pada PT. BRI Unit Seutui Cabang Banda Aceh)
(iv, 62), pp., bibl.
(RISMAWATI S.H., M.Hum)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pasal 1 angka 2,menyebutkan bahwaKredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi/(UMKMK) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi…
