PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMA…
APRIZA WANA LESTARI,
2013
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMARKIRKAN KENDARANYA DI TERMINAL YANG TELAH DISEDIAKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,53),pp.,tabl.,bibl
(Tarmizi S.H., M.Hum)
ABSTRAK
Pasal 162 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, kendaraan bermotor angkutan barang khusus wajib memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditetapkan. …
INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM…
ABSTRAK
KAUSAR YOVANDI, INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PIDANA MATI KASUS NARKOTIKA
(Analisis Putusan No. 38PK/Pid.Sus/2011 dan Putusan No. 39PK/Pid.Sus/2011)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54), pp., bibl.,
(Dr. MOHD DIN, S.H., M.H.)
Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Sehingga dalam putu…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 22/PID.AN/2012/…
ABSTRAK
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 221/PID-AN/2012/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( iv,78) pp, bibl, app.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Hal ini berarti hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dalam bentuk pidana, tetapi dalam bent…
SUATU KAJIAN TERHADAP KEBEBASAN MEDIA MASSA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
ABSTRAK
FELA ANGRENI, SUATU KAJIAN TERHADAP KEBEBASAN MEDIA MASSA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,72) pp, bibl
Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.
Kebebasan media massa merupakan suatu kemerdekaan pers yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga n…
PROSES MENDAPATKAN SERTIFIKAT INDIKASI
GEOGRAFIS DAN FAIR TRADE KOPI GAYO
ABSTRAK
ABZA KARANESA, PROSES MENDAPATKAN SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS DAN FAIR TRADE KOPI GAYO
(Suatu penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,67),pp,tabl,bibl,app.
Prof. DAHLAN, S.H., M.H.
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, telah memberikan pengaruh positif terhadap produk pertanian, salah satunya ialah Kopi. Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap hasil sumber daya alam di suatu k…
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(Suatu …
ABSTRAK
TEUKU ARIE AZHARI, PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian Pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Global Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 57), pp, bibl, tabl.
SUSIANA, S.H., M.H.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selanjutnya berdasa…
