STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTA…
ABSTRAK
DIAN RAMADHANI, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
(v, 57) pp, bibl.
Sufyan, S.H., M.H.
Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI
Tahun 1945. Pemilu yang telah…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TIDAK MELAPORKAN DAN PENEMUAN BENDA CAGAR BUDAYA MENU…
ABSTRAK
ANDI SAPUTRA,
2014
PENERAPAN SANKSI PIDANA TIDAK MELAPORKAN DAN PENEMUAN
BENDA CAGAR BUDAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG CAGAR BUDAYA(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,62), pp., bibl.
Mukhlis SH.,M.Hum.
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menemukan benda yang diduga
Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya,…
PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 240 UNDANG-UNDA…
ABSTRAK
ARDIKNA PELANI. Pa, PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,53), pp., tabl, bibl
NURHAFIFAH, S.H., M.Hum
Pasal 240 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapat pertolongan dan perawatan da…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTI…
Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoal…
AKSES PEREMPUAN KORBAN TSUNAMI TERHADAP HAK PEWARISAN DAN PERWALIAN KASUS DI …
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan 1) Membahas akses perempuan korban tsunami terhadap hak pewarisan dan perwalian, 2) Membahas pendekatan pengarusutmaan gender bagi perempuan korban tsunami dalam mengakses hak pewarisan dan perwalian. Metode Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan naratif. Penentuan responden dengan teknik Purposive Sampling.Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terbuka dan trianggulasi data terhadap dokumen, laporan penelitia…
TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTA…
i
ABSTRAK
INDAH REZEKI, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
(iv.55), pp, tabl,bibl
(Ainal Hadi, S.H., Mum)
Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang sahnya hasil hut…
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK TUJUAN BERPOLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH RN…
ABSTRAK
ERVINA FATMAWATY:TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK TUJUAN BERPOLIGAMI YANG
2014 DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55),pp.,bibl. (MUKHLIS., S.H., M.Hum)
Pasal 263 KUHP menyebutkan,bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembeba…
KAJIAN NORMATIF TENTANG HAK KORBAN PEMERKOSAAN ATAS RESTITUSI BERDASARKAN QAN…
Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana yang sangat merugikan korban dengan diaturnya restitusi dalam Qanun Jinayat diharapkan dapat meringankan beban korban akan tetapi pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat tidak dibarengi oleh kompensasi dimana kompensasi sebagai pelengkap restitusi seperti halnya Pasal 1 Angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindunga…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN JAJANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN B…
ABSTRAK
NANDA MAULINA SAFIRA, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
2014 MAKANAN JAJANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 63) pp., tabl., bibl., appdx.
( RISMAWATI, S.H., M.Hum. )
Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa …
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERMASALAH DENGA…
Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Setiap lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai kewajiban untuk mendampingi anak tersebut, akan tetapi da…
