PENERAPAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap agama dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Aceh sendiri terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kenyataannya penerapan tindak pidana terhadap suatu aliran yang dianggap sesat masih menjadi…
UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD NURUL FAJRI,
2015 UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPROSES PADA PERADILAN ADAT GAMPONG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)
(v,58)pp,tabl,bibl,app
Fakultas Hukum Unsyiah
(Nursiti. S.H, M.Hum.)
Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat menegaskan bahwa ada 18 perkara yang diselesaikan pada peradilan adat gampong. Banyak orang mendifinisikan perselisihan dalam rumah tangga sama dengan kekera…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/…
ABSTRAK
CUT RIZKY FEBRINA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR:
2015 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,65) pp, bibl, app.
RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan suatu sistem ancaman pidana minimum khusus (straf minimum rules) dalam penjatuhan sanksi pidananya. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pe…
PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF I…
ABSTRAK
TEUKU BAIHAQI M., PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982 (SUATU PENELITIAN DI PROVINSI ACEH).
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 66) pp., tabl., bibl.
(ENZUS TINIANUS S.H., M.H.)
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) lahir sebagai refleksi aspirasi (reflection of aspiration) negara-negara berkembang, untuk memperole…
PELANGGARAN MENGGUNAKAN KNALPOT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KENDA…
ABSTRAK
Rahmad Syah Putra,
2014 PELANGGARAN MENGGUNAKAN KNALPOT YANG
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(iv,51), pp., bibl.
M. Iqbal, S.H., M.H
Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan t…
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER SISTEM OPERASI PADA BISNIS WARUNG INT…
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) penggunaan program komputer (software) menjadi meningkat, namun pelanggaran hak cipta program komputer oleh masyarakat pun meningkat. Akibat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sebagai kepentingan pribadi, bahkan untuk tujuan komersial. Yang menggunakan untuk kepentingan komersial adalah para pelaku usaha dalam bisnis warung Internet (warnet). Hal ini melanggar dari ketentuan UUHC Pasal 12 ayat (1) huru…
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAH…
Suatu negara dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban internasional
sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik,
yaitu menghormati hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, namun
dalam kegiatannya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pejabat diplomatik.
Pelanggaran kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab negara yang
pengaturannya diatur dalam ARSIWA, namun tidak diketahui jelas tentang
tanggung jawab negara tersebut.
Penulisan ini bertujuan…
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) SEBAGAI ALTERNATIF …
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAAR-DELIJKE VEROORDELING) SEBAGAI ALTERNATIF
PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENDEK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 71) pp., tabl., app., bibl.
AINAL HADI, S.H., M.Hum.
Pasal 14a KUHP mengatur bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara maksimal satu tahun, pidana kurungan (bukan pengganti denda) maksimal satu tahun, dan pidana denda. Penjatuhannya disertai dengan…
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) LAMPULO YANG BARU (IMPLEMENTAS…
Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan menyebutkan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil, meningkatkan penerimaan daerah, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mengoptimalkan s…
HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN A…
HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT
(Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen)
Azzubaili*
Dr. Taqwaddin, S.H.,S.E., M.S **
Muzakkir Abubakar, S.H., S.U ***
ABSTRAK
Penyelesaian kasus khalwat dapat dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 14 Tahun tentang Khalwat 2003 dan dengan Qanun Nomor Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena satu perbuatan hukum diatur…
