Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL

Yahya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL Yahya  Iman Jauhari  Suhaimi  ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 PP No. “37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketi…

EVALUASI PENUTUPAN LAHAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVIN…

Ichsan

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis luas dan sebaran tutupan lahan 10 tahun terakhir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh dan mengevaluasi keselarasan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan tutupan lahan pada DAS Krueng Aceh. Hasil analisa diperoleh dari hasil pengolahan citra digital yang berasal dari citra Landsat 7 ETM tahun 2009 dan citra Landsat 8 OLI tahun 2020. Berdasarkan hasil Evaluasi Konsistensi Kondisi Penutupan Lahan Di Daerah Aliran Sungai Krueng…

ANALISIS FENOLOGI PERTUMBUHAN KELAPA SAWIT (ELAEIS GUINEENSIS JACQ) DENGAN PE…

Ijal Wandi

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenologi pertumbuhan kelapa sawit berdasarkan pola pantulan spektral dan pendugaan tingkat pertumbuhan dengan indeks vegetasi pada citra Landsat-8 OLI. Penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasi citra satelit secara manual yaitu berdasarkan pada pengenalan ciri objek secara keruangan dan secara digital yaitu evaluasi kuantitatf tentang informasi spektral dengan menggunakan citra Landsat-8 OLI multitemporal pada tahun 2013, 2014, 2017…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…

POPY KATARINE

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …

INVENTARISASI PULAU-PULAU KECIL DI ACEH

Meila Sari

Penelitian mengenai "Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil di Aceh" telah dilakukan dari bulan Februari - Juli 2009. Penelitian ini bertujuan untuk : menentukan kembali jumlah pulau- pulau kecil yang sebenarnya ada di Provinsi Aceh dan menghasilkan database dan peta tematik sebagai bahan untuk melengkapi peta administrasi dalam melakukan updating data yang telah ada di provinsi Aceh saat ini khususnya. Keluaran yang diharapkan adaJah tersedianya data tentang pulau-pulau kecil yang meliputi n…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …

PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…

Mila Hayati

ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN S…

CUT RAHMAWATI

ABSTRAK CUT RAHMAWATI (2021) EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,56) pp.,bibl. (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat menjadi landasan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan (non litigasi) di Aceh. Akan tetapi, penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Majeli…

SUATU TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP JUAL BELI TANAH WARGA NEGARA…

CUT REVIDA ZULFA ALIFIA

ABSTRAK Cut Revida Zulfa Alifia, 2021 DR. M. ADLI ABDULLAH, S.H., MCL. Pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam rangka mengatasi perkembangan dunia investasi di Indonesia, termasuk mengatur mengenai larangan nominee. Namun kenyataannya, di Pulau Sabang terdapat beberapa Warga Negara Asing yang membuka usaha di Gampong Iboih dengan menggunakan nama WNI yang didasarkan pada perjanjian nominee. Padahal, berdasarkan hukum yang …

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN MELA…

Kartika Yusuf

Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks Hukum Adat ada beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu apabila dilakukan dengan tunai, terang dan adanya para saksi. Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul…


    SERVICES DESK