MEKANISME PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYAN…
ADES MIYAR INDRIANI
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TIND…
Teuku Rachmad Kurniawan
PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA) Teuku Rachmad Kurniawan? DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.?? DR. M. Gaussyah, S.H., M.H.??? ABSTRAK Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pen…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SETELAH DIBERLAKUKAN…
Gebrina Malahayati
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA UTANG PAJAK DI BANDA ACEH Gebrina Malahayati Mahdi Syahbandir Azhari ABSTRAK Salah satu faktor keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi t…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENCADANGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAA…
Zulfikar Irhas
PENCADANGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN EKOSISTEM GAMBUT DI KABUPATEN NAGAN RAYA Oleh : ZulfikarIrhas Ilyas Taqwaddin ABSTRAK Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaandan Perlindungan Ekosistem Gambut menyebutkan upaya “pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai p…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATA…
Syahril
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN Syahril* Dr. Mohd. Din, S.H., M.H** Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum*** ABSTRAK Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector publik, namun bisa juga pada sector swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya keru…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEKUASAAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN …
Ully Herman
ABSTRAK Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengikat dilingkungan Makamah Agung, sehingga tidak dapat mengikat lembaga lain. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa lembaga untuk melakukan penegakan hukum selain hakim, yaitu Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum, dalam praktiknya penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 akan merusak tertib hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu penyidik dalam hal pelimpahan apakah itu pemeriksaan…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
EFEKTIF PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NO…
Ridha Hidayatullah
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Ridha Hidayatullah A. Hamid Sarong ** Dahlan Ali*** ABSTRAK Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari tiga qanun sebelumnya, untuk menguatkan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir/judi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tindak pidana m…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Chairul Bariah
ABSTRAK Chairul Bariah 1 Mohd. Din 2 Mujibussalim 3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan ti…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya