POLITIK PERTAMBANGAN DI ACEH SELATAN (STUDI KASUS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAM…
ABSTRAK
HADI LUTHFY DHAHIRA, POLITIK PERTAMBANGAN DI ACEH
2014 SELATAN (Studi Kasus Pemberian Izin
Usaha Pertambangan KurunWaktu 2008-
2013)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(x, 79), pp., bibl., tabl., app.
(Zainal Abidin, SH., M. Si dan Radhi
Darmansyah, M.Sc)
Aceh Selatan adalah kabupaten dengan sumber daya pertambangan mineral berupa emas, bijih besi, felspar, marmer, mangan, batu gamping, dan batu granit. Dalam kurun w…
JAMINAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN RNPEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYATRN(SUATUPEN…
ABSTRAK
WULAN SARI OKTAVIANA ; JAMINAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Suatu Penelitian pada PT. BRI Unit Seutui Cabang Banda Aceh)
(iv, 62), pp., bibl.
(RISMAWATI S.H., M.Hum)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pasal 1 angka 2,menyebutkan bahwaKredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi/(UMKMK) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi…
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
M. HAFIDZ MAULANA, PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA DI KOTA BANDA ACEH
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp, bibl.
CUT ERA FITRIYENI, S.H., M.Kn.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjik…
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTA MEDAN
Kabareskrim telah mengeluarkan TR/1124/XI/2006 tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku yang berpedoman pada kewenangan diskresi kepolisian menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang diproses secara formal layaknya orang dewasa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berko…
TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
ABSTRAK
FEBI KARINA, TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v.56), pp,bibl
(Dr. Mahfud, S.H., M.H.)
Private Military Companies (PMC) adalah perusahaan militer swasta yang terdiri dari beberapa unit atau bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perusahaan militer swasta ini semakin marak digunakan jasanya terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber da…
ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM IS…
RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv, 73) pp. bibl.
(Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.)
Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini dia…
SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA DAN AUSTRALIA(SUATU STUDI PERBA…
ABSTRAK
HENDRI NASYIDAR, SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI 2014 INDONESIA DAN AUSTRALIA (suatu studi perbandingan)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp.,bibl.
Mohd, Daud Yoesoef, S.H., M.Hum
Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut …
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA K…
ROBY SAHENDRA, ANALISIS YURIDIS TERHADAP2014 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp, tabl, bibl.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjelaskan bahwa tidak hanya setiap orang saja yang dapat bertanggung jawab tetapi korporasi juga bisa ikut bertanggung jawab apabila melakukan tindak pida…
PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH TANPA IZIN DI KECAMATAN …
ABSTRAK
MIRANDA SYAM PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH TANPA IZIN DI KECAMATAN SUKA MAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,64).,pp.,bibl,.
(Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.)
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, menyebutkan melarang pamakaian tanah tanpa izin pemilik tanah, termasuk tanah daerah sempadan sungai yang sudah menjadi…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERA…
ABSTRAK
MUHAMMAD IKHSAN, PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERAKAN HEWAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,57) pp.,bibl.,tabl.
AINAL HADI, S.H., M.HUM
Pasal 234 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menyebutkan bahwa “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh…
