PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPO…
ABSTRAK
RONY PAHALA SILABAN, PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK
2014 DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,60)pp.,bibl.
(Mukhlis, S.H.,M.Hum.)
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia mengatur kewenangan tindakan Diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah t…
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU PADA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH
ABSTRAK
NAZLA KHAIRINA, PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM 2014 PAKAI BUKU PADA BADAN ARSIPDAN
PERPUSTAKAAN ACEH
(v, 53), pp., tabl., bibl., app.
(M. Jafar, S.H., M.Hum.)
Perjanjian Pinjam Pakai merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalik…
PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 200…
ABSTRAK
Gadiza Rezkyka Putri PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN BERDASARKAN UNDANG –UNDANG
2014 NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 59). pp., bibl., app.
(SANUSI BINTANG, S.H., M.L.I.S., LL.M)
Transaksi elektronik diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Transaks…
PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA LOKAL PADARNKUCH2HOTAHURN(SUATU PENELITIAN DI…
ABSTRAK
CHAIRUNNAS, PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA LOKAL KUCH2HOTAHU
2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas syiah Kuala
(v, 57), pp., bibl., app.
Sanusi Bintang, S.H, M.L.I.S., LL.M.
Pelaksanaan perjanjian waralaba harus berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu o…
UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELAL…
ABSTRAK
ANIS SAPUTRA, UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI
2014 PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELALUI PATROLI DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 51) pp., tabl., bibl.
DR. MOHD. DIN, S.H., M.H.
Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang pada Pasal 13 mengatur mengenai penggunaan busana Islami. Qanun tersebut melalui Pasal 14 meng…
PELAKSANAAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA PROVINSI ACEH DAN NEGARA BAGIA…
Protokol Kyoto menetapkan suatu mekanisme di mana negara-negara industri dan negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk memberikan kompensasi kepada negara berkembang pemilik hutan tropis. Kompensasi tersebut adalah dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis yang mereka miliki sehingga tejadi "sequestration" atau penyimpanan sejumlah besar karbon. Provinsi Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia yang memiliki hutan dan berpotensi melakukan…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK B…
ABSTRAK
MUHAMMAD IRFAN,
2014
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM
KONFLIK DI SURIAH DITINJAU DARI RESPONSIBILITY TO PROTECT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 72), pp., bibl.
Dr. Mahfud, S,H., M.H
Lily Husny Putry, S,H., LLM
Prinsip Responsibility to Protect (RtoP) ini berkembang sebagai respon atas
kegagalan humanitarian intervention. Prinsip RtoP adalah norma yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab. Konsep…
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (SUATU PEN…
ABSTRAK
KHAIRUNNISA; EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
2014 (Suatu Penelitian pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 70), pp, tabl, bibl
(Yusri, S.H., M.H)
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, menjelaskan apabila debitur ingkar janji (dalam pelunasan kredit dengan objek hak tanggungan), kreditur berhak melakukan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CA…
ABSTRAK
YANGKANA ANUGRAH ICHWAN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
2014 SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 50) pp,. tabl,. bibl.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang menawarkan, atau menjual produk yang seolah olah tidak memiliki cacat tersembunyi, namun pada prakteknya dilapan…
PERAN BADAN ENERGI ATOM INTERNASIONAL (IAEA) DALAM MENGONTROL DAN MENCEGAH NE…
ABSTRAK
Oleh : Luna Fedrafaisya
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2014
Penggunaan teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah massal telah dikecam oleh dunia sejak penggunaannya pertama kali pada tahun 1945. International Atomic Energy Agency atau Badan Energi Atom Internasional (IAEA) diberikan kewenan…
