Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STATUS TANAH YANG DIPEROLEH OLEH BADAN HUKUM MELALUI JUAL BELI TANAH MILIK AD…

T. Eru Fadhillah

STATUS TANAH YANG DIPEROLEH OLEH BADAN HUKUM MELALUI JUAL BELI TANAH MILIK ADAT DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) T. Eru Fadhillah? Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang setiap adanya peralihan Hak dengan status hak milik atau milik adat kepada selain dari subjek hukum pada Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-ba…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENCANTUMAN NILAI TRANSAKS…

HARNITA

PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli..Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik PPAT Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 menyatakan bahwa seorang notaris/PPAT harus bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIL…

Julian Triansyah

Penerapan Prinsip kehati-hatian PPAT dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu diharuskan kepada PPAT untuk menerima surat keterangan dari kantor pertanahan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat, dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yaitu diharuskan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah kepada ahli waris (ahli waris lebih dari satu) apabila peme…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU RUMAH TANGGA DENGAN KONSUMSI GARAM …

Said Arief Munandar

Latar Belakang : Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius mengingat dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga tentang garam beryodium dengan konsumsi garam beryodium pada tingkat rumah tangga di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Metode: Desain penelitian bersifat ana…

ANALISIS FAKTOR KEAMANAN LERENG DENGAN PERKUATAN DINDING PENAHAN TANAH TIPE C…

Fuadi Ubaidillah

ANALISIS FAKTOR KEAMANAN LERENG DENGAN PERKUATAN DINDING PENAHAN TANAH TIPE COUNTERFORT DENGAN KOMBINASI GEOGRID DAN SOIL NAILING MENGGUNAKAN SOFTWARE MIDAS GTS NX (Studi Kasus: Ruas Jalan Nasional Batas Aceh Tengah-Nagan Raya Km 409+600 sampai dengan Km 409+680 Lhokseumot-Jeuram) Oleh: Fuadi Ubaidillah NIM : 1904201010005 Komisi Pembimbing 1. Prof. Dr. Ir. Munirwansyah, M.Sc 2. Dr. Munira Sungkar, ST, MT ABSTRAK Kelongsoran di ruas jalan nasional batas Aceh Ten…

IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SEBAGAI BUFFERZONE DI WILAYAH PESIS…

Naura Wulandari

Naura Wulandari. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Bufferzone di Wilayah Pesisir Pantai di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceb Besar, di bawah bimbingan Sugianto sebagai pembimbing utama dan Syamsidah Djuita, sebagai pembimbing anggota. Identifikasi RTH sebagai Bufferzone di Wilayah Pesisir Pantai di Kecamatan Baitussalam dengan tujuan untuk mengidentifikasi luas dan jenis tanaman RTH di wilayah pesisi…

KERAGAMAN MAKROZOOBENTHOS BERDASARKAN PENGARUH PASANG SURUT LAUT DI MUARA GIG…

Nurul Fadhilah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman makrozoobenthos berdasarkan kondisi pasang surut, dan parameter lingkungan fisika dan kimia di Muara Gigeng. Penelitian dilakukan di Muara Gigeng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada bulan Juni 2011. Penentuan area dan titik sampling menggunakan metode random sampling berdasarkan pengaruh aktivitas pasang surut. Sampel diambil menggunakan Eckmann grab, kemudian diidentifikasi di Labora…

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

KONSTRUKSI NORMATIF PENGATURAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KAB…

Ria Fitri

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Salah satu peraturan yang lahir dari kewenangan pemerintah pusat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengaturan konsolidasi tanah bertujuan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, tersedianya tanah untuk pembangunan dan mengatasi biaya pembangunan…


    SERVICES DESK