Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Intan Munirah

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Intan Munirah* Mohd.Din** Efendi*** ABSTRAKS Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mak…

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…

Aharis Mabrur

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu,…

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAP…

Nur Mauliddar

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI Nurmauliddar* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi, sedangkan pemberi gratifikasi diatur dengan ketentuan Pasal 5. Sementara itu Pa…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA TERHADAP KELANCARAN LALU LINTAS JALAN RA…

TOMI

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas memerintahkan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota. Hingga saat ini tidak ada satupun aturan daerah yang mengatur mengenai pita penggaduh serta tanggung jawab pemerintah atas dampak kerugian yang ditimbulkan dari pita penggaduh tersebut. Tujuan penelitian ini…

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA INDONESIA BERDASARKAN INTERNA…

NURLAILA

ABSTRAK NURLAILA, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 2015 TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (Kasus Home Industri Tangerang, Banten) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53), pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum Sophia Listriani, S.H., LLM International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) merupakan salah satu the international bill of human right yaitu tanpa memp…

PERBANDINGAN HAK LEGISLASI DAN LEGITIMASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK IN…

FAJAR HASIANDO

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH(SUATU PENELITI…

SYARIFAH RIZKA

ABSTRAK Syarifah Rizka PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN 2014 DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 68). pp., bibl., app. (MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum) Jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bu…

KAJIAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN DALAM HUBUNGAN SEDARAH (INCES…

DIAN ELVIANA

ABSTRAK DIAN ELVIANA, KAJIAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN DALAM HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Pidie) 2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (iv ; 59) pp, tab, bibl, (Nursiti S.H., M.Hum) Incest adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.Sebagai isu kekerasan seksual, …

KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA(S…

Reza Fahlevi

REZA FAHLEVI 2015 ABSTRACT THE CONTOVERSY OF SHARIA LAW IMPLEMENTATION AND HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT (The Case Study On The Implementation of Sharia Law of Criminality in Banda Aceh) The Faculty of Social and Political Sciences, Syiah Kuala University (viii, 85), pp., references., appendices. (Dr. Effendi Hasan, M.A. and Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c.) Since 2002, The Government of Aceh has applied Islamic Shariah Law. But after few years, the Government encountered many criticism…

IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 T…

Ida Tutia Rakhmi

ABSTRAK IDA TUTIA RAKHMI, IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN 2015 PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LLM Sophia Listriani, S.H., LLM Anak merupakan anugerah dalam keluarga dan selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak an…


    SERVICES DESK