Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN YURIDIS PERNIKAHAN MELALUI QADHI LIAR (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN A…

Ratna Juita

ABSTRAK Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan dan harus menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Salah satu rukun nikah ialah adanya wali yang sah yang berhak menikahkan. Pada praktiknya di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada yang melalui jasa qadhi liar yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitia…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAK…

FHADILAH EKA PRATIWI

FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Suatu Studi terhadap Penggantian Setya Novanto dan Pemberhentian Fahri Hamzah) Fhadilah Eka Pratiwi Eddy Purnama Husni Jalil ABSTRAK Hukum prosedural pengisian jabatan pimpinan DPR diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Sesuai dengan asas legalitas, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum menghen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UP…

Naungan Harahap

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penetapan Diversi Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika) Naungan Harahap *) Mohammad Din**) Mujibussalim **) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA, anak pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi tindakan oleh hakim. Dalam penelitian ini, anak pelaku kejahatan narkotika didakwa oleh Penuntut Umum dengan pidana di atas 7 tahu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM D…

Agus Kelana Putra

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Oleh : Agus Kelana Putra* Faisal A. Rani** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan ata…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Marzuki

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI Marzuki Husni 2 Mujibussalim ABSTRAK 1 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah Instansi pemerintah yang bertugas melakukan Pembinaan Sistem Hukum Nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEWAJIBAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PENG…

Anisah

KEWAJIBAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGURANGAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DI ACEH Anisah Syahrizal** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Zakat merupakan salah satu dana wajib yang harus dibayar oleh umat Islam melalui pihak maupun badan yang ditunjuk oleh undang-undang. Khusus daerah Aceh disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Adapun dasar hukum …

KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Surya Darma

A UTHORITY OF BAITUL MAL ACEH IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT Surya Darma* Hamid Sarong** ImanJauhari*** ABSTRACT Aceh is one of the provinces in Indonesia who were given authority to regulate and manage their own affairs, the point of entering zakat as a source of income, and therefore formed Baitul Mal in order to manage zakat funds, the management has been regulated in Qanun. Then, concerning the procedures for the management of zakat as locally-generated revenue (special) mana…

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BATUBARA PT MIFA BERSAUDARA D…

Fahmi Sara

Pasal 1 Ayat (3) jo Pasal 74 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, merupakan sistim hukum di Indonesia yang didalamnya menjabarkan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bagi PT Mifa Bersaudara yang kegiatan usahanya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam jenis pertambangan batubara di wilayah Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, dal…

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APAR…

Iswandi

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAMJABATAN STRUKTURAL (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya ) Iswandi * * Suhaimi ** Gausyah *** Aparatur sipil negara yang merujuk pada pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Dalam hal pengangkatan Aparatur sipil negara dalam jabatan struktural didasarkan atas…

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…


    SERVICES DESK