KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA …
KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN
Yulia Susantri*
Sri Walny Rahayu**
Sanusi***
ABSTRAK
Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samp…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
STRATEGI KEMENANGAN PASANGAN AKMAL IBRAHIM DAN MUSLIZAR SEBAGAI BUPATI DAN WA…
x
ABSTRAK
FAZILLA, STRATEGI KEMENANGAN PASANGAN AKMAL
2017 IBRAHIM DAN MUSLIZAR SEBAGAI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PILKADA 2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala (xi, 78),pp.,bibl.,app.
(Ubaidullah,M.A)
Pilkada merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menentukan pemimpin yang akan menjalankan sistem pemerintahan. Pilkada
serentak yang dilaksanakan pada Februari 2017 yang bertujuan untuk menentukan …
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’I…
KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH
YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Sukma*
Syahrizal Abbas**
Mohd. Din***
ABSTRAK
Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh bersama legeslatif tentunya diharapkan dapat memberi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepasti…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETE…
ABSTRAK
KHALID DAHLAN, EFEKTIVITAS PEMOLISIAN
MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DI PROVINSI ACEH.
2018 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 71), pp., tabl., bibl., app.
(Dr. M. Gaussyah, SH., MH.)
Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa:“Usaha pertahanan dan
keamanan negara dilaksanakan melalui pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai
kekuat…
PERLINDUNGAN KARYA DERIVATIF FANFIKSI DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N…
Pasal 40 huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya transformasi dan adaptasi merupakan karya yang dilindungi oleh undang-undang. Pada kasus karya cipta derivatif fanfiksi Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) belum mengatur secara jelas mengenai karya derivatif fanfiksi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum yang karya derivatif fanfiksi di internet dalam UUHC da…
KEBIJAKAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN (STUDI KASUS…
ABSTRAK
Berbicara tentang sebuah konflik dalam suatu daerah merupakan suatu akibat
yang lahir karena masalah yang tidak terselesaikan, permasalahan ini terus berlanjut
dan berkembang menjadi sebuah isu yang akhirnya terjadi gesekan sosial dan
berujung pada bentrokan. Tidak bisa di pungkiri bahwa sengketa lahan yang terjadi
antara masyarakat Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury & Brothers merupakan
sebuah kasus lama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sengketa lahan ini
terjadi a…
