Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
INTEGRASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MAHKAMAH SYAR…
Muzakkir Abubakar
Penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata, namun prosesnya berlarut-larut dan membutuhkan biaya yang besar karena dimulai dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi yang diakhiri dengan putusan hakim yang bersifat memutus. Sedangkan penyelesaian melalui mediasi, prosesnya cepat, biaya murah dan hasilnya bersifat win-win solution. Mahkamah Agung dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di penga…
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PEN…
Martunis
GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Martunis* Dahlan** Mahfud*** ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap isteri terus muncul dan meningkat di berbagai wilayah Indonesia termasuk Aceh. Di Aceh, ekses dari kondisi ini mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar’iyah oleh isteri sebagai upaya keluar dari lingkaran kekerasan dengan persentase mencapai 83%. Per…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PRA PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNG…
Hendrika
Pasal 77 KUHAP memberikan kewenagan bagi terdakwa untu mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan dimaksud merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dengan mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa yang mengal…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH…
Muharrir
PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR Muharrir Darmawan** M. Adli*** ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif serta berhak untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka melanjutkan keturunan. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus persoalan perkawinan dengan kondisi penyandang…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PRINSIP PERBARENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCU…
Sakata Guraba
Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Sakafa Guraba i Dahlan 2 Sri Walny Rahayu 1 ABSTRAK 3 Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 KUHP yaitu Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP dan ada syaratnya yaitu ancaman terberat ditambah sepertiga dari hukuman terberat itu.. Pemidanaan terha…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DAN IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM PADA PUTUS…
WAHYU RISALDI
ABSTRAK Masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya diseb…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN…
Ibsaini
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (SUATU…
Mardiyah
KEWENANGAN KEJAKSAAN DA LAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Mardiyah Dahlan Azhari ABSTRAK Perkawinan dapat di batalkan jika syarat-syarat tidak terpenuhi saat melangsungkan perkawinan. Pembatalan iru berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan dapat diajukan oleh salah satu dari pasangan yang bersangkutan, atau pun anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas. Selam itu, jaksa sebagaimana diatur…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN…
Webby Aditya
EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN JINAYAH KHALWAT DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG Webby Aditya Dahlan ** Suhaimi*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku jarimah khalwat dan Pasal ini di harapkan mampu menekan angka pelaku perbuatan jinayah tersebut, namun kenyataannya jumlah pelaku jarimah khalwat terus meningkat sebagaimana yang terjadi diwilayah hukum Kota…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TING…
Muhamad Gempa Awaljon Putra
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH Muhammad Gempa Awaljon Putra* Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh terdapat berbagai capaian…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya