Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-…

Safriadi

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Safriadi Faisal Muhammad Saleh ABSTRAK Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Tahun 1945, memutus pembubaran…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA…

T. Fitra Yusriwan

i PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH T. Fitra Yusriwan* Taqwaddin Husin** Efendi*** ABSTRAK Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI Perwakilan Aceh berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak terja…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN…

MUYASSAR

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Muyassar? Dahlan? Suhaimi? Permasalahan penelitian yaitu akibat hukum bagi Notaris/PPAT atas pengingkaran pihak yang mengalami kerugian dengan adanya akta jual beli atas tanah hak milik yang sudah bersertifikat oleh Notaris/PPAT, tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian, dan konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Not…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

HUBUNGAN CONSCIENTIOUSNESS DENGAN CYBERLOAFING PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI …

Thaybatan. AR

ABSTRAK Conscientiusness adalah salah satu traits kepribadian yang berasal dari Big Five Personality yang dapat memengaruhi kinerja seseorang. Salah satu perilaku yang sering dilakukan seseorang saat bekerja adalah cyberloafing. Cyberloafing adalah perilaku pegawai yang menggunakan akses internet dengan fasilitas sejenis komputer, desktop, ponsel, tablet, dan perangkat lainnya pada saat bekerja untuk aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk m…

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN P…

SARIZAL

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK Sarizal? Darmawan?? Mahfud??? ABSTRAK Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah yang namanya perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pe…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER: ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHA…

Lia Monita

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh gender tertentu dalam memenangkan pemilihan Wali Kota Banda Aceh tahun 2017 dan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai gender mampu mempengaruhi dalam memenangkan pemilihan Wali Kota Banda Aceh tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Banda Aceh. Proses pengambilan data dan informasi diperoleh melalui k…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS …

NURFAH NORA EFENDI

ABSTRAK NURFAH NORA EFFENDI, 2019 STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2015-2017) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v,66)., pp., tabl., bibl., app. (AINAL HADI, S.H., M.Hum.) Statistik Kriminal adalah data ringkasan berbentuk angka kriminalitas yang tercatat berdasarkan waktu dan tempat tertentu yang disusun untuk memudahkan pemahaman dalam menarik sebuah kesimpulan. Penyusunan statistik k…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS NON SELF INCRIMINATION DAN KAITANNYA DENGAN AL…

DEWI AKMARINA

Salah satu hak Terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak Terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di muka persidangan. Dalam teori hukum pidana, ketentuan asas ini disebut dengan non self incrimination dan right to remain silent, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Pada praktiknya, sikap diam…

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI SAB…

Fachrurrazi Idram

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAISABANGTERHADAP LALU LINTAS BARANG DARI PELABUHAN BEBAS SABANG Fachrurrazi Idram Efendi Mohd. Din ABSTRAK Kawasan Sabang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bebas Sabang merupakan kawasan yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Terhad…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH S…

Ilyas

PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Ilyas Syahrizal Abbas Iman Jauhari ABSTRAK Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Pelaksanaan mediasi wajib dilakukan dalam sebuah perkara yang layak dimediasi sebelum perkara tersebut dilanjutkan kepada proses pemeriksaan pokok perkara. Mediasi berfungs…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK