Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Zul Fajri

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM PRODEO PERKARA CERAI GUGAT PADA MAHKA…

Muhammad Salda

EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM PRODEO PERKARA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Muhammad Salda1 Sanusi Bintang2 Teuku Muttaqin Mansur3 ABSTRAK Bantuan hukum merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi setiap orang saat berhadapan dengan hukum sebagai pencari keadilan. Bantuan hukum juga mengisi aspek hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat miskin rakyat Indonesia. Bantuan hukum merupakan bagian dari menjunjung tinggi HAM, negara menja…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH

ARABIYANI

KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

OPTIMISME MENGHADAPI MASA DEPAN PADA TERPIDANA QANUN JINAYAH YANG TERKENA HUK…

Mhd. Ayita Bahar

ABSTRAK Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Pada pelaksanaannya hukuman cambuk berimplikasi pada kondisi psikologis dan sosial terpidana yang berdampak terhadap rendahnya optimisme. Hal tersebut perlu diubah terpidana untuk mampu tumbuh sehat dan optimis menghadapi masa depan. Sikap optimisme merupakan salah satu emosi positif yang berhubungan dengan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimisme…

STRATEGI PEMENANGAN H.IRMAWAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DPR RI TAHUN 201…

Ismayadi

Keluarnya undang-undang nomor 39 tahun 1999, “bahwa setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilihan umum”. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara yang menganut demokrasi. Dalam pemilihan umum tentu adanya kontestasi sehingga setiap kandidat harus mempunyai stra…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

KONFLIK TENURIAL ANTARA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAHURA POCUT MEURAH INTAN …

Muhammad Azhari A

ABSTRAK Muhammad Azhari A, 2019 Konflik Tenurial Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan Dengan Masyarakat Setempat (Studi Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Perspektif Melanie G Wiber) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 63) pp., bibl., app. (Bakti, S.H., M.Hum.) Tahura Pocut Meurah Intan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.95/Kpts-II/2001 sebagai praktik tata kel…

MEKANISME PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF UNTUK FAKIR UZUR OLEH BAITUL MALA ACEH

RAMADHAN ALFABIT

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Satria Ferry

ABSTRAK Kewenangan penuntutan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, sejak terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK juga diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, maka untuk Indonesia telah memiliki dua lembaga penuntutan di bidang penanganan perkara tindak pidana korupsi, hal demikian menimbulkan ketidakpastian dalam penega…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TERHADAP ATURAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH…

Ainal Mardhiah

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH P…

RD. Rangga Fadhilah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH PENYIDIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Rd. Rangga Fadhilah* Husni** Dahlan*** Abstrak Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh Bupati/Wakil Bupati Pidie maupun oleh perangkat daerah lainnya sebagai pejabat daerah sangat menuntut adanya kehati-hatian, profesionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggungjawab, namun tidak te…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK