Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERK…
M. Syukri
EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA FARAID DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO M. Syukri Azhari Iman Jauhari ABSTRAK Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.” Akan tetapi dalam kenyataannya ada pihak yang menolak melaksanakan kewajibannya sebagaima…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (SUATU P…
Agung Kurniawan B
ABSTRAK Agung Kurniawan B, 2016 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, dalam kasus t…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU DAN P…
Ibnu Sakdan
PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar) Ibnu Sakdan Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib mempertimbangkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan nark…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP PENDAFTARAN FIRST TO FILE PADA PEMBATALAN MEREK…
Andre Asmara
STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP PENDAFTARAN FIRST TO FILE PADA PEMBATALAN MEREK CAP MAWAR (PUTUSAN MARI NOMOR 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016) Andre Asmara ) Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. ) Dr. Sanusi Bintang, S.H., M.L.I.S., L.L.M. ) ABSTRAK Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengindentifikasikan asal barang atau jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain dan merupakan salah satu faktor penunjang kesuksesan dalam memasarkan p…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET DI ACEH
Munawal Hadi
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET DI ACEH Munawal Hadi1 Mohd. Din2 M. Gaussyah3 ABSTRAK Masyarakat Indonesia sangat kental dengan unsur-unsur adat budaya yang melibatkan sesuatu hal yang ghaib. Bahkan masih banyak yang percaya bahwa hal yang ghaib itu dapat membawa keuntungan bagi dirinya. Disinilah dari keuntungan para pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Masalah tersebut erat kaitannya dengan masalah santet, sudah patut bahwa pembuktian san…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HU…
Muhammad Isa
PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANNWIL KEMENKUMHAM ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH BESAR Oleh : Muhammad Isa ?) Efendi ??) Suhaimi ???) ABSTRAK Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pembentukan/penyusunan undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 m…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELANGGARAN EKSEKUSI CAMBUK OLEH EKSEKUTOR DI ACEH
Siti Ipnu Yanti
PELANGGARAN EKSEKUSI CAMBUK OLEH EKSEKUTOR DI ACEH Siti Ipnu Yanti? Mohd. Din ?? Mujibussalim ABSTRAK Pada dasarnya pidana cambuk merupakan suatu pidana baru di Indonesia khususnya di Aceh. Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menjelaskan ”pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum”. Pada praktiknya, masih terdapat eksekusi cambuk yang tidak mengikuti aturan. Sebagai contoh seperti di cambuk oleh ekse…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya