Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGEMBANGAN KOTA JANTHO DITINJAU DARI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABU…

Heri Ferdian

HERI FERDIAN. Pengembangan Kota Jantho ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar dibawah bimbingan Surianto sebagai ketua dan Hairul Basri sebagal anggota. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui faktor-faktor penyebab belum berkembangnya Kota Jantho sebagai lbu Kota Kabupaten Aceh Besar, (2) mengevaluasi upaya pengembangan Kota Jantho ditinjau dari Rencana Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan. Penelitian dilaksanakan d…

PEMETAAN GEOLOGI DAN ANALISIS ZONA KERAWANAN LONGSOR DI DAERAH RANTAU DAN SEK…

Kiki Arinda

Pemetaan geologi dan analisis zona kerawanan longsor dilakukan di daerah Rantau dan sekitarnya, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luasan area penelitian sebesar ± 25 km2 . Berdasarkan Peta Geologi Lembar Langsa (Cameron dkk, 1981) lokasi penelitian terdiri dari Formasi Idi (Qpi) tersusun atas pasir, kerikil, dan lempung setengah mengeras dan Endapan Permukaan, Pantai, dan Sungai (Qh) tersusun atas kerikil, pasir dan lempung. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang memiliki r…

PENGATURAN HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PENANAMAN MODAL

Zakiyatul Shadri

Teori Paradigma elektik yang dikemukakan oleh John H Dunning yaitu teori investasi yang dikenal dengan istilah O.L.I yang isinya ownership, location determinant, dan internalization. Dari tiga pillar ini terdapat location determinant yang berkaitan dengan keunggulan lokasi yang menjadi tempat negara tujuan destinasi investasi. Salah satu yang ikut mempengaruhi investasi adalah sisi hukum, berupa jangka waktu hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang di atur dalam undang-u…

HUBUNGAN TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA LONGSOR TERHADAP KECEMASAN MASYARAKAT …

Miska Rahmah

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Bencana mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, lingkungan, dan psikologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan bencana masyarakat, tingkat kecemasan masyarakat, dan hubungan kesiapsiagaan bencana terhadap kecemasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode pendekatan korelasional. Menggunakan kuesi…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS KEPADA …

Muhammad Al Fadhil

ABSTRAK Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Waris Kepada Para Ahli Waris Muhammad Al Fadhil* Suhaimi** Ika Susilawati*** Peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa ahli waris berkewajiban mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena warisan. Wajib diserahkan sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian oran…

PELAKSANAAN KETENTUAN BESARAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPAT…

Denny Chandra

PELAKSANAAN KETENTUAN BESARAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BENER MERIAH Denny Sanusi Dahlan ABSTRAK Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah dengan jelas menyatakan bahwa Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yan…

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TA…

Amira Fadlita

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerbitkan akta harus sesuai dengan fakta, data, dan kejadian yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang sesuai dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Januari 2020 dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna, bahwasa…

PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA TANPA KEHA…

Fauzi Rahman

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan. PPATS ditunjuk atas dasar belum terpenuhinya jumlah PPAT di suatu kabupaten/kota. Akta otentik yang dibuat oleh Camat sebagai PPATS merupakan alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum telah terjadi, dengan tujuan menghindari…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

STUDI EKSISTENSI KAMPUS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TERHADAP PERUBAHAN PEMANFAATA…

Oka Hariadi

STUDI EKSISTENSI KAMPUS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TERHADAP PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DI KAWASAN ALUE PEUNYARENG KABUPATEN ACEH BARAT Oka Hariadi NIM 1904201010020 Program Studi Magister Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Abstrak Eksistensi kampus Universitas Teuku Umar menjadi salah satu faktor perubahan pemanfaatan lahan yang memberi dampak positif dan dampak negatif di Kawasan Alue Peunyareng. Dampak negatif dapat menjadi suatu hambatan…


    SERVICES DESK