Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013

Mauliza Effendi

ABSTRAK Mauliza Effendi 2017 MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas syiah kuala Dr. Effendi Hasan, MA (xi, 76), pp, bilb, app Wali Nanggroe merupakan sebuah Lembaga adat dalam pemerintahan Aceh semenjak di bentuknya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 yang lalu, proses perjalanan Lembaga Wali Nanggroe dalam kancah pemerintahan terus mendapatkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun masyarak…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENUKARAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 20…

Idia Isti Iqlima

PENUKARAN HARTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Idia Isti Iqlima Syahrizal Abbas Ilyas ABSTRAK Dalam pandangan fikih, para fuqaha berbeda pendapat mengenai perubahan bentuk harta wakaf, sebagian para ulama membolehkannya dan sebagian lain melarangnya. Dikalangan mazhab Maliki dan Syafi’i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan dengan ben…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIF PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NO…

Ridha Hidayatullah

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Ridha Hidayatullah A. Hamid Sarong ** Dahlan Ali*** ABSTRAK Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari tiga qanun sebelumnya, untuk menguatkan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir/judi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tindak pidana m…

KEWAJIBAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PENG…

Anisah

KEWAJIBAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGURANGAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DI ACEH Anisah Syahrizal** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Zakat merupakan salah satu dana wajib yang harus dibayar oleh umat Islam melalui pihak maupun badan yang ditunjuk oleh undang-undang. Khusus daerah Aceh disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Adapun dasar hukum …

KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Surya Darma

A UTHORITY OF BAITUL MAL ACEH IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT Surya Darma* Hamid Sarong** ImanJauhari*** ABSTRACT Aceh is one of the provinces in Indonesia who were given authority to regulate and manage their own affairs, the point of entering zakat as a source of income, and therefore formed Baitul Mal in order to manage zakat funds, the management has been regulated in Qanun. Then, concerning the procedures for the management of zakat as locally-generated revenue (special) mana…

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…

Aharis Mabrur

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu,…

UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELAL…

ANIS SAPUTRA

ABSTRAK ANIS SAPUTRA, UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI 2014 PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELALUI PATROLI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51) pp., tabl., bibl. DR. MOHD. DIN, S.H., M.H. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang pada Pasal 13 mengatur mengenai penggunaan busana Islami. Qanun tersebut melalui Pasal 14 meng…

PENGARUH PENGUASAAN MATERI PECAHAN TERHADAP KEMAMPUAN PERHITUNGAN HARTA…

Robisa Putra

ABSTRAK Kata Kunci: Penguasaan, Materi Pecahan, Perhitungan, Harta Warisan dan Ilmu Faraidh Matematika tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, kimia, biologi, fisika, dan teknik, tetapi juga membantu menyelesaikan permasalahan dalam bidang agama. Dalam ilmu Islam khususnya, seperti perhitungan harta waris sangat besar kaitannnya dengan matematika yaitu pecahan. Untuk mengetahui hubungan antara materi peca…


    SERVICES DESK