Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGG…
ANGGI THERESIA
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan aturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan sanksi-sanksi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga, banyak kasus KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya Di Banda Aceh yang mana pelakunya merupakan …
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SU…
MUHAMMAD ABRAAR
ABSTRAK MUHAMMAD ABRAAR, (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp., tabl., bibl. NURSITI, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DI…
CUT FIRNA SALSALIA
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” dan Pasal 80 ayat (3) menjelaskan dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, ma…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KO…
DAHRUL ICHSAN
ABSTRAK Darul Ichsan, 2017 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wila…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…
MUHAMMAD WAHYUDI
ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (SU…
ZAKIA ULTARI G
ABSTRAK Zakia Ultari G., PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA 2018 PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 60) pp., tabl., bibl., app. (Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.) Pasal 30 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan tentang penahanan terhadap pelaksanaan ‘uqubat paling lama yaitu 5 hari. Aturan yang ditetapkan berdasarkan Qanu…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6…
Ahmad Ari Sambo
ABSTRAK Ahmad Ari Sambo PENERAPAN HUKUM TERHADAP 2017 PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62)pp, bibl, tabl. Dr.Mohd Din,SH.,M.H. Minuman tuak termasuk kedalam khamar, yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, Pasal 16 Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasuk…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PREFERENSI ORANG TUA TERHADAP TAYANGAN EDUKATIF DI TELEVISI DALAM PENDAMPINGA…
Khairina
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Preferensi Orang Tua Terhadap Tayangan Edukatif di Televisi Dalam Pendampingan Anak MenontonTelevisi (Studi Terhadap Orang Tua di Gampong Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi orang tua terhadap tayangan edukatif di televisi dalam pendampingan anak menonton televisi . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification yang berasumsi bahwa pengguna me…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMBUKTIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DNA(DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM QA…
Muammar
ABSTRAK Muammar, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan ”khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV bagian kelima yaitu zina untuk membuktikan perbutan zina sudah dibenarkan…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 …
RIFANDI DAMANIK
ABSTRAK Rifandi Damanik, Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Kajian Normatif 2017 Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81) pp, bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H) Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya