PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ELECTRONIC BANKING P…
Nazaruddin
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 ayat (1) menjelaskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi baran…
ABSTRAK NADIA ARDANI PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN MENURUT PERMENKES NOMOR.492/Menkes/PER/IV/2010 (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (vi.69), pp, bibl, app. (YUNITA, S.H., LL.M.) Pasal 3 Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010 menjelaskan bahwa air yang memenuhi kualitas air minum yang aman bagi kesehatan secara garis besar dapat digolongkan dalam…
ABSTRAK FITRI YATI, WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL 2017 Kabupaten Aceh Besar M. JAFAR, S.H., M.Hum. Pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Namun demikian, dalam perjanjian jual beli meubel di Kabupaten Aceh Besar tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena …
ABSTRAK Fahrul Rozi, 2017 T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Peraturan Kepala BPOM mengenai Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyebutkan bahwa batasan cemaran methanol untuk pelarut parfum isi ulang tidak boleh melebihi 5%. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan pelanggaran hak konsum…
Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasanya semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit pakaian dalam menjalankan usahanya melakukan kesepakatan dengan pelanggan yang kemudian menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini di lakukan dengan pengukuran, pemilihan model ataupun bentuk jahitan, pemilihan jenis bahan, pembayaran …
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK TELKOMSELFLASH ABSTRAK Nurhafni? Dr. Sanusi S.H., M.L.I.S., LL.M.?? Dr. Darmawan, S.H., M.H.??? Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian : apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan…
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Marafwansyah* Sanusi Bintang** Darmawan*** ABSTRAK Pasal 1 ayat (10) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/a…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN JAJANAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KECAMATAN INGIN JAYA DAN DARUSSALAM ACEH BESAR Eni Suriati 1 Darmawan 2 Teuku Muttaqin Mansur 3 ABSTRAK Makanan jajanan anak sekolah adalah makanan berupa jajanan yang dijual di sekitar sekolah dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Anak yang membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan tersebut merupakan konsumen dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 1 (1) Und…
ABSTRAK Afriani, Wilma. 2018. Tanggung Jawab Guru dalam Menerapkan Tata TertibDi Sekolah Dasar Negeri Garot Geuceu Aceh Besar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekoolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing; (1) Drs. M. Nasir Yusuf, M.Kes, (2) Dra. Rosma Elly, M.Pd Kata Kunci: Tanggung Jawab, Tata Tertib Sekolah Tanggung jawab adalah sebuah kesadaran diri untuk menjalankan segala tuntutan serta peraturan yang menyangkut diri dan orang lain m…