Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

THE PROTECTION OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF ROHINGYA RE…

Aditya Rivaldi

The protection of refugee is the duty to all civilized nation in the world. It is a human rights and humanitarian value that every state must take responsible with. Among several kinds of protections, there is one of the most important one which is stated in article 33 of the 1951 Convention on the Status of Refugee, the non-refoulment principle. This principle has became customary international and also has been received the jus cogens status. The purpose of this thesis is to understand the…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 59/PDT.G/2013/MS-SGI TEN…

Nova Ramadhani. S

ABSTRAK NOVA RAMADHANI. S : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 59/PDT.G/2013/MS-SGI TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,59),pp., bibl. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Ketika terjadi suatu perceraian atau kematian dalam perkawinan sering menimbulkan sengketa harta benda yang ditinggalkan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh termasuk dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan atau harta bersama menjadi ha…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Muji Dimarza Kesuma

ABSTRAK MUJI DIMARZAKESUMA, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69) pp., bibl. Dr. DAHLAN ALI, S.H., M.Hum Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan nya zaman muncul tindak pidana gratifikasi da…

TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH (SUATU PENELITIAN DI POLRESTA BANDA A…

Arief Munandar Putra

ABSTRAK Arief Munandar Putra, 2016 TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH (Suatu Penelitian di Polresta Banda aceh) Fakultas Hukum Univeritas Syiah Kuala (v,50)., pp., tabl., bibl. (Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn.) Penipuan undian berhadiah telah terbuki secara nyata dilakukan di Kota Banda Aceh yang diselidiki oleh pihak kepolisian Kota Banda Aceh. Mengenai pengaturan tindak pidana penipuan undian berhadiah di atur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatakan…

PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISI…

Ricky Rosiwa

ABSTRAK RICKY ROSIWA, PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI 2017 BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl.,tabl. M. IQBAL S.H.,M.H. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP disebutkan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Akan tetapi pada setiap kasus Praperadilan yang terjadi di wil…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TNI…

Dedi Wijaya

Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,51),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Dedi Wijaya, 2017 Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan Diancam karena desersi, Militer, “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih la…

TINDAK PIDANA PELEMPARAN BUS OLEH ANAK SECARA DIVERSI

Yudha Fernando

Abstrak Yudha Fernando. 2017 TINDAK PIDANA PELEMPARAN BUS OLEH ANAK SECARA DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57) pp.,bibl.,tabl. Rizanizarli, S.H, M.H. Dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang siapa dengan sengaja melawan hak, membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang laindi hukum penjara selam…

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PATAH TITI DALAM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUA…

Riski Ramadana

RISKI RAMADANA : 2017 ABSTRAK PROSES PENYELESAIAN PERKARA PATAH TITI DALAM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58), pp., tabl., bibl. (Syamsul Bahri, S.Hi., M.A) Dalam pembagian warisan di Aceh yang mengikuti hukum Islam dan juga hukum adat, dikenal suatu aturan yaitu patah titi. Aturan ini dipakai pada suatu keadaan dimana ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan ahli waris tersebut meninggalkan anak. Berdasarka…

TINDAK PIDANA (JARIMAH) MAISIR MENGGUNAKAN DOMINO DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH S…

Fitrah Ruri

ABSTRAK FITRAH RURI, 2017 (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram e…

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM TERHADAP TIN…

Endy Ronaldi

ABSTRAK Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk diberantas. Upaya pencegahan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Merujuk pada dasar hukum tersebut, pelaku tindak pidana narkotika diberikan sanksi hukuman yang berat. Namun realitanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK