Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU KHALWAT (SUATU PENELITIAN …

Rizki Aditya A

ABSTRAK Rizki Aditya A, 2017 (MAHFUD, S.H., LL.M) Main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah Negara Indonesia. Sebab Indonesia sendiri menganut prinsip Negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun 2015 sampai di 2016 ditemukan 21 kasus tindakan main hakim sendiri, akan tetapi terhadap pelaku tersebut t…

PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI TERLANTAR (SUATU PENELITIAN …

Farhad Lubis

ABSTRAK (Ria Fitri, S.H., M. Hum) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar telah memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk menertibkan tanah-tanah yang…

UPAYA PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Septian Prawira

ABSTRAK Septian Prawira, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Akan tetapi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan …

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SISTEM JUDICIAL REVIEW DI…

Fahdli Zulfahmi N

Pengujian Undang-Undang merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi. Perkembangan sistem pengujian di berbagai negara pastilah berbeda antara satu dengan yang lain, meskipun tujuan dari sistem pengujian tetaplah sama yaitu sebagai the guardian dan the protector bagi rakyat di setiap negara. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk men…

KAJIAN NORMATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 20…

Erick Miranda

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (b) dan (c) menjelaskan bahwasanya Qanun tersebut juga berlaku bagi non muslim yang ada di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jarimah yang ada di dalam Qanun Jinayat yang dapat diberlakukan kepada masyarakat non muslim dan untuk mengetahui apakah dengan adanya hukuman cambuk yang ada di dalam Qanun Jinayat dapat tercapai tujuan pemidanaan dikaitkan dengan filosofi pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam …

PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH…

Mutiyanur

ABSTRAK PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang) Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala (V, 53) pp.,bibl.,tabl. (Rizanizarli, S.H,. M.H) Pasal 1 angka 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, khalwat adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa i…

PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BALAI BESAR PENGAWAS OB…

Ardianto

Pasal 32 – 34 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang prosedur penggeledahan merupakan pedoman terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan upaya penggeledahan. Namun dalam prakteknya, meskipun upaya penggeledahan sudah ada ketentuan hukum, masih terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan upaya penggeledahan yang tidak sesuai…

PRARANCANGAN PABRIK GLUKOSA DARI JAGUNG DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 58.000 TON/…

Adytia Fernanda

ABSTRAK Prarancangan pabrik glukosa didirikan dengan menggunakan jagung sebagai bahan baku. Proses produksi secara keseluruhan menggunakan proses kontinyu dengan melibatkan proses gelatinasi, likuifikasi, sakarifikasi, dan penghilangan kadar air.. Kapasitas produksi pabrik selulosa asetat ini adalah 58.000 ton pertahun dengan hari kerja 330 hari pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutu…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGGULANGANNY…

Sarah Nadya

ABSTRAK SARAH NADYA 2017 TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN PIDIE JAYA Fakulas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,48),pp.,bibl.,tabl. (NURSITI, S.H., M.Hum.) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekeras…

GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DAL…

Tamardi Arief

ABSTRAK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI (Suatu Penelitian di Puskesmas Beutong dan Puskesmas Suka Mulia Kabupaten Nagan Raya) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,58) pp., bibl. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitka…


    SERVICES DESK