Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI OLEH ANAK” (ST…

REZKI FAUZI

ABSTRAK Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Hakim pada putusannya yang terdakwa anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, apabila hal tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Putusan Hakim juga harus…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEROKOK DI SARANA KESEHATAN BERDASARKAN QANUN B…

NURUL RISKIYANA

ABSTRAK Nurul Riskiyana, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 5 Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok”. Ditemukan banyak pelanggaran terhadap larangan merokok di KTR, khususnya di tempat pelayanan kesehatan seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Rumah Sakit (R. S) Fakinah, R. S. Ibu dan Anak, dan R. S. Meuraxa, yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untu…

UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DIKAWASAN…

Muhammad Yusup

ABSTRAK MUHAMMAD YUSUP. UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM 2017 MENCEGAH TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN GAYO LUES Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,60), pp.,bibl.,tabl. (M. Iqbal, S.H., M.H) Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun ke…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP…

SITI JUBAIDAH

Upaya damai merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat di tempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban maupun pelaku. upaya damai dalam menyelesaikan perkara pidana terdapat pada hukum pidana positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya upaya diversi yang digunakan terhadap kasus yang melibatkan anak dan upaya damai juga terdapat dalam hukum pidana islam yang…

PENERAPAN KETENTUAN JARIMAH KHAMAR DI WILAYAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN …

RIDUWAN

Pasal 15 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengancam para peminum khamar dengan ‘uqubat hudud cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Namun kenyataannya, yang terjadi di Aceh Tenggara masih banyak ditemukan kasus peminum khamar yang perkaranya diselesaikan dengan penyelesaian adat. Tujuan penulisan tugas skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab masih banyaknya peminum khamar, menjelaskan usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Ten…

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN …

Deri Sudarma

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala derah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 Undang-Undang tersebut. Akibatnya hanya sengketa hasil pemilihan yang memenuhi ambang batas selisih suara yang memiliki legal standing untuk bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan Pasal 158 membuat ba…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA WASIAT KE …

ANNISA

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA WASIAT KE DAFTAR PUSAT WASIAT Annisa? Yanis Rinaldi?? Teuku Abdurrahman??? ABSTRAK Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil pada waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya, masi…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PARFUM ISI ULANG DI KOTA BANDA ACEH

Fahrul Rozi

ABSTRAK Fahrul Rozi, 2017 T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Peraturan Kepala BPOM mengenai Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyebutkan bahwa batasan cemaran methanol untuk pelarut parfum isi ulang tidak boleh melebihi 5%. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan pelanggaran hak konsum…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MELANGGAR BATAS KECEPAT…

Dewi Keumalasari

ABSTRAK DEWI KEUMALASARI, 2016 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MELANGGAR BATAS KECEPATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55) pp., tabl., bibl., app (Tarmizi, S.H.,M.Hum) Pasal 287 Ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan p…

TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKA…

Fajarul Iman

ABSTRAK Fajarul Iman, (2016) TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H, M.Hum Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud d…


    SERVICES DESK