Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…

Nanda Zulisma Yenni

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) Nanda Zulisma Yenni* Azhari** M. Adli*** ABSTRAK Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Ioshah Raseuki Mukhlis

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peranan serta keberadaan sarak opat dalam masyarakat telah diatur dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang menyatakan bahwa sarak opat merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan sistem penyelesai…

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH …

Putri Balqis Vilza

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI USAHA MIKRO DI ACEH Putri Balqis Vilza  Yusri  M. Gaussyah  ABSTRAK Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Salah satunya dengan memajukan usaha mikro di wilayah Aceh melalui penyaluran pembiayaan. Ketentuan pada Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga K…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PENELITIAN…

ROSA OKVIANTI

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,62),pp.,bibl. Rosa Okvianti, 2017 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum ABSTRAK . Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun , dan Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa “ m…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ISTRI DAN ANAK KANDUNG (SUATU PEN…

Rahmad Ramadhan

ABSTRAK Rahmad Ramadhan 2017 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ISTRI DAN ANAK KANDUNG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,71), pp., bibl (Nursiti, S.H., M.Hum) Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua pul…

TINDAK PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIAN …

Musriza

ABSTRAK Musriza 2018 Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58),pp.,bibl., M. Iqbal, S.H., M.H Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa menentukan seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi an…

IMPLEMENTASI HAK PERAWATAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI NARAPIDANA TINDAK PID…

Haunan Rafiqa Basith

ABSTRAK Haunan Rafiqa Basith, 2018 AINAL HADI, S.H., M.Hum. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Menyebutkan kan bahwa “Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani”. Namun, pada kenyataannya Implementasi Hak Perawatan Kesehatan Rohani dan Jasmani Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakata…

PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN …

Muhammad Ilham Fauzi

PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH Muhammad Ilham Fauzi * Teuku Ahmad Yani ** M. Jafar *** ABSTRAK Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy menegaskan bahwa perusahaan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan air minum secara adil, merata, dan berkesinambungan demi melayani air bersih bagi warga kota Banda Aceh. Dalam hubungan hu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EKSISTENSI ASAS PENGENDALI PERKARA PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA IND…

Mayhardy Indra Putra

EKSISTENSI ASAS PENGENDALI PERKARA PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Mayhardy Indra Putra ; Adwani , Rizanizarli ; Mohd. Din ABSTRAK Kekosongan norma yang mewajibkan penyidik untuk menyampaikan berkas penyidikan dalam Pasal 109 dan kewenangan penyidikan lanjutan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bagi Penuntut Umum bila Penyidik tidak melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum menunjukkan masih lemahnya KUHAP mengadopsi dan menerjemahkan asas pengendali perkara P…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANGGOTA KELUARGA DI WILAYAH HUKUM…

Lola Mauliva

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anggota Keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57),pp.,bibl.,tabl.,app. ABSTRAK Lola Mauliva, 2016 Ida Keumala Jempa, S.H., M.H Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pembunuhan berencana ialah barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hu…


    SERVICES DESK