Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ASET WAKAF PADA BAITUL MAL KOTA BA…
NIKI WILI YULIANI
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan aset wakaf oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan responden. Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mengelola harta benda wakaf. Sedangkan data sekunder berupa lapo…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (SU…
ZAKIA ULTARI G
ABSTRAK Zakia Ultari G., PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA 2018 PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 60) pp., tabl., bibl., app. (Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.) Pasal 30 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan tentang penahanan terhadap pelaksanaan ‘uqubat paling lama yaitu 5 hari. Aturan yang ditetapkan berdasarkan Qanu…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6…
Ahmad Ari Sambo
ABSTRAK Ahmad Ari Sambo PENERAPAN HUKUM TERHADAP 2017 PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62)pp, bibl, tabl. Dr.Mohd Din,SH.,M.H. Minuman tuak termasuk kedalam khamar, yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, Pasal 16 Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasuk…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KONTRIBUSI MAULANA JAELANI MUSA DALAM MENGEMBANGKAN TAREKAT NAQSYABANDIYAH DI…
Fajar Ilham
Ilham, Fajar. 2016. Kontribusi Maulana Jaelani Musa dalam Mengembangkan Tarekat Naqsyabandiyah Di Kluet Utara (1957-1983) (1) Dr. Husaini, M.A. (2) Drs. T. Abdullah, SH., MA. Kata Kunci: Kontribusi, Jaelani Musa, Tharikat Naqsyabandiyah, Kluet Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu " kontribusi Maulana Jaelani Musa dalam Mengembangkan Tarekat Naqsyabandiyah Di Kluet Utara, (1957-1983): maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup Jaelani Musa, (2) untuk…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSA…
Jainakri Phonna
ABSTRAK JAINAKRI PHONNA, 2017 MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.60) pp, bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama, S. H., M. Hum. Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPRK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. Namun didalam menjalankan fungs…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAI…
ANZIR RIZKI
ABSTRAK Anzir Rizki, PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54)., pp., bibl (Dr. Mohd Din, S.H., M.H.) Pasal 247 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMBUKTIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DNA(DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM QA…
Muammar
ABSTRAK Muammar, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan ”khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV bagian kelima yaitu zina untuk membuktikan perbutan zina sudah dibenarkan…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 …
RIFANDI DAMANIK
ABSTRAK Rifandi Damanik, Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Kajian Normatif 2017 Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81) pp, bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H) Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH
Eka Afrida
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer berupa wawancara dengan orang orang penting pada lembaga tersebut dan dokumen keuangan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh (BMA). Hasil dari penelitian ini ialah Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK ACEH SYARIAH
Bella Putri
ABSTRAK BELLA PUTRI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 2017 PADA BANK ACEH SYARIAH Fakultas Hukum Universitas Syaiah Kuala Banda Aceh (vi, 62) pp., bibl., tabl., app. ( YUSRI, S.H., M.H.) Menurut Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya