ANALISA PENCAIRAN KREDIT SUPER MIKRO PADA PD.BPR MUSTAQIM SUKAMAKMUR
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat
menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan analisa pencairan kredit
super mikro pada PD. BPR Mustaqim Sukamakmur, antara lain:
1. Dengan berdirinya PD. BPR Mustaqim Sukamakmur semata-mata hanya
untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dalam
pembangunan ekonomi nasional khususnya pada sektor ekonomi mikro.
2. Dengan adanya produk kredit super mikro, pengusaha keci…
HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS PENYALURAN KREDIT RNKELOMPOK TANI DENGAN PRINSIP PE…
HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS PENYALURAN KREDIT
KELOMPOK TANI DENGAN PRINSIP PEMBERIAN KREDIT
PERBANKAN (Kasus BPR Mustaqim Sukamakmur)
OLEH
Cut Yunita Sartifa/Agribisnis Unsyiah
ABSTRACT
Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut
sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Kredit adalah modal usaha
yang disalurkan perbankan yang merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di
Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian.
Tujuan d…
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PERTANIAN PADA PD BPR MUSTAQIM SUKAMAKMUR BANDA ACEH
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan. Tujuan dari Laporan Kerja Praktik ini
adalah untuk mengetahui penerapan pelaksanaan kredit pertanian yang menjadi salah
satu jasa kredit yang diberikan oleh BPR MUSTAQIM SUKA MAKMUR Banda
Aceh.
Penulisan Laporan Kerja Praktik ini menggunakan dua metode pengumpulan
data, yaitu observasi lapangan …
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(Suatu …
ABSTRAK
TEUKU ARIE AZHARI, PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian Pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Global Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 57), pp, bibl, tabl.
SUSIANA, S.H., M.H.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selanjutnya berdasa…
